Lokapalanews.id | Dulu, masuk perguruan tinggi negeri itu rasanya seperti mendaki Semeru. Penuh keringat, air mata, dan doa ibu di sepertiga malam.
Sekarang? Rupanya ada jalan tol khusus bagi mereka yang isi dompetnya tebal dan punya relasi kuat di lingkaran dalam kekuasaan kampus.
Ironis sekali.
Kamis, 20 Agustus 2026 lalu, guncangan hebat itu mendadak datang menghantam dari Purwokerto dan Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi bikin gempar dunia pendidikan tinggi tanah air.
Operasi tangkap tangan digelar tanpa aba-aba.
Sasaran utamanya bukan sembarangan warga sipil yang berbuat culas di jalanan.
Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Akhmad Sodiq, justru terseret langsung dalam pusaran kelam tersebut.
Saya membayangkan betapa terkejutnya para dosen idealis dan mahasiswa jujur di sana saat kabar buruk itu pecah di layar gawai mereka.
Bagaimana tidak.
Sebanyak 14 orang langsung dicokok penyidik KPK dalam operasi senyap yang menegangkan itu.
Uang tunai bernilai ratusan juta rupiah ikut disita sebagai barang bukti paling kasatmata.
Baunya sungguh menyengat hidung.
Perkara haram ini diduga kuat berkaitan erat dengan skandal proses penerimaan mahasiswa baru yang semestinya steril dari segala bentuk noda transaksional.
Pintu gerbang ilmu pengetahuan yang agung ternyata bisa diperjualbelikan dengan banderol harga tertentu.
Tidak salah jika Habib Syarief Muhammad, politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang kini duduk di Komisi X DPR RI, nada bicaranya terdengar begitu geram sekaligus menyimpan keprihatinan mendalam.
Ujarnya santai tapi tajam menohok ulu hati, “Kami mendukung penuh langkah KPK. Ini momentum untuk benar-benar bersih-bersih dunia pendidikan dari praktik korupsi.”
Saya mengangguk-angguk pelan mendengar kalimat bernas tersebut.
Padahal, kampus seharusnya menjadi benteng terakhir moralitas dan akal sehat bangsa.
Alih-alih mendidik generasi muda menjadi manusia berintegritas tinggi, ruang kuliah malah dicemari oleh praktik kotor jual beli kursi.
Habib menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi yang teramat strategis bagi masa depan peradaban.
Tempat itu bukan sekadar pabrik pencetak secarik ijazah berlogo lambang Garuda.
Kampus adalah kawah candradimuka tempat menanamkan nilai keilmuan, idealisme, serta tanggung jawab moral yang luhur kepada anak negeri.
Tapi apa daya?
Ketika kursi mahasiswa baru bisa ditransaksikan layaknya barang dagangan di pasar malam, seluruh idealisme itu runtuh seketika tanpa sisa.
Repotnya, praktik busuk semacam ini merusak rasa keadilan masyarakat secara sistemik dan brutal.
Anak-anak dari keluarga sederhana yang cerdas terpaksa harus tersingkir secara kejam.
Mereka kalah saing bukan karena otak mereka tumpul atau malas belajar.
Mereka kalah telak karena isi dompet orang tuanya tidak setebal para penyogok berdasi yang memegang jalur belakang.
Habib menyoroti masalah pelik ini dengan ketelitian seorang pengamat jalanan.
Katanya sewaktu saya tanya lebih jauh tentang celah aturan, “Jangan sampai akses pendidikan tinggi ditentukan oleh kemampuan membayar atau kedekatan dengan pihak tertentu.”
Setiap calon mahasiswa berhak mendapatkan porsi keadilan yang setara.
Tanpa diskriminasi keji.
Tanpa sogokan bawah meja.
Tanpa jalur orang dalam yang mencederai akal sehat publik.
Meski demikian, proses hukum harus tetap berjalan di atas rel keadilan yang benar.
Asas praduga tak bersalah wajib dijunjung tinggi tanpa pandang bulu.
Jangan sampai ada tebang pilih dalam penegakan hukum demi pencitraan semata.
Siapa pun yang terbukti terlibat harus diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Tapi urusan menjebloskan orang ke penjara tidak pernah cukup untuk menyelesaikan akar masalah yang sudah berurat akar.
Penyakit kronis di dunia akademik ini butuh obat penawar jangka panjang yang menyasar sistem intinya.
Di sinilah letak urgensi evaluasi total yang didorong secara konsisten oleh politikus PKB tersebut.
Lalu… bagaimana cara mengobatinya secara tuntas?
Habib mendesak KPK agar tidak berjalan sendirian di menara gading.
Mereka wajib duduk satu meja dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Tujuannya sangat terang benderang.
Membangun sebuah peta jalan atau road map pencegahan korupsi yang rigid dan mengikat di seluruh perguruan tinggi negeri.
Jangan biarkan institusi pendidikan terus-menerus kecolongan oleh tikus berdasi akademik.
Jangan biarkan negara sibuk memadamkan kebakaran setelah gedung besarnya telanjur rata dengan tanah hitam pekat.
Sistem penerimaan mahasiswa harus segera dibongkar total dan ditata ulang secara transparan serta akuntabel.
Supaya tidak ada lagi rektor yang mendadak alih profesi jadi pedagang kursi kuliah.
Supaya tidak ada lagi orang tua miskin yang menangis di emperan kampus karena mimpi anaknya dirampok oleh amplop tebal.
Pendidikan adalah hak konstitusional segala bangsa.
Bukan hak istimewa para pemilik modal besar.
Jika kampus terhormat sudah mulai berdagang, kepada siapa lagi kejujuran ini hendak disekolahkan? *yas
