Lokapalanews.id | Gelas kopi saya sudah hampir tandas. Tapi obrolan di ujung meja itu justru baru mulai mendidih. Lampung. Akhir pekan kemarin. Hotel tempat Rakernas APTISI itu riuh rendah. Ada sekitar 500 orang berkumpul di sana. Datang jauh-jauh dari 34 provinsi. Semua membawa satu barang bawaan paling berat: nasib perguruan tinggi swasta.
Repotnya memang jadi pengurus kampus swasta di negeri ini. Hidup segan mati tak mau. Mahasiswa makin susah dicari. Aturan negara makin ketat minta ampun. Padahal, kalau bukan karena PTS, mau di taruh di mana jutaan anak muda yang gagal masuk kampus pelat merah? Anehnya, baru kali ini nadanya agak longgar. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, datang langsung ke Lampung. Hari Minggu itu, suasana ruang rapat mendadak berubah hangat. Menteri Brian tidak datang dengan nada menggurui. Beliau mendengarkan. Lalu mencatat.
Saya bayangkan suasananya cair. Para rektor berebut bicara. Mengadu soal akses pendidikan yang megap-megap. Soal Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selama ini rasanya cuma mampir di kampus-kampus tertentu saja. Menteri Brian mendengarkan semua uneg-uneg itu dengan sabar. Lalu beliau melempar kalimat yang bikin seisi ruangan terperanjat lega. “Kita akan proses,” ujarnya enteng. Tapi menteri juga tidak mau asal janji. Beliau minta semuanya ditulis rapi. “Mohon kalau ada masukan juga disampaikan secara tertulis supaya nanti bisa dikaji untuk ditindaklanjuti,” katanya sambil merapikan catatan di atas meja.
Alih-alih berpangku tangan, angin segar mulai bertiup. Soal beasiswa, misalnya. Selama ini ada sekat tebal antara anggaran daerah dan mahasiswa swasta. Seolah mahasiswa swasta itu anak tiri. Padahal mereka sama-sama anak bangsa yang butuh cerdas. Menteri Brian langsung meluruskan logika kusut itu. Pemda sekarang sudah diizinkan kasih beasiswa ke mahasiswa PTS. “Pemda boleh memberikan bantuan kepada PTS, beasiswa. Itu sudah boleh,” tegasnya tanpa ragu. Usut punya usut, Kementerian Dalam Negeri rupanya sudah meneken surat edaran khusus untuk urusan ini. Sebuah terobosan birokrasi yang patut disyukuri sambil menyeruput kopi sisa setengah cangkir.
Tapi urusan kampus swasta bukan cuma soal duit beasiswa. Kualitas manusianya juga megap-megap. Di sinilah ide brilian muncul dari sang menteri. Dosen-dosen PTN yang sudah masuk masa pensiun tapi ilmunya masih setinggi langit mau diapakan? Jangan dibiarkan menganggur di rumah hanya untuk momong cucu. Manfaatkan! Suruh mereka merapat ke PTS. Transfer ilmu. Supaya mutu kampus swasta di berbagai daerah terdongkrak naik secara drastis. “Supaya ada transfer ilmu, orang-orang mereka yang baik, yang bagus, kinerjanya bisa dimanfaatkan oleh di PTS,” tutur Menteri Brian dengan nada meyakinkan. Sejumlah masukan teknis langsung ditampung untuk dikaji sesuai regulasi lokal.
Zita Anjani ikut nimbrung. Staf Khusus Presiden Bidang Pariwisata itu manggut-manggut menyimak. Katanya, kekayaan alam dan budaya kita yang melimpah ruah ini cuma jadi pajangan kalau tidak ditopang ilmu pengetahuan yang mumpuni. “Potensi-potensi itu tidak akan bisa memberikan nilai lebih jika tidak ditopang dengan ilmu dan juga pengetahuan. Dan di dalamnya saya rasa perguruan tinggi khususnya memiliki peran yang sangat penting,” ujar Zita penuh semangat. Betul juga kata dia. Punya pantai indah dan tradisi unik tapi dikelola secara serampangan ya hasilnya nol besar.
Ketua Umum APTISI, Budi Djatmiko, menimpali dengan kalimat yang jauh lebih menohok lagi. “Indonesia Emas tidak akan lahir dari kampus yang hanya berhasil mengajar, ia lahir dari kampus yang mampu mengubah pengetahuan menjadi keberdayaan,” seru Budi di hadapan ratusan pimpinan kampus yang menyimak saksama. Pemerintah Provinsi Lampung pun ikut membuka pintu lebar-lebar. Menyatakan diri siap berkolaborasi dalam urusan riset, pengembangan talenta, hingga penyusunan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Semuanya bermuara pada satu arah besar: Diktisaintek Berdampak. Sebuah frasa yang muluk kalau cuma dipampang di baliho pinggir jalan. Tapi jadi nyata kalau menterinya mau turun kandang ke Lampung. Lalu mengizinkan pemda bantu dana. Dan membuka jalan bagi profesor tua untuk mengajar di kampus swasta daerah.
Kopi saya sudah habis. Tapi PR besar pendidikan tinggi kita baru saja diseduh ulang. Kira-kira, sampai kapan kampus swasta harus terus berjuang sendirian di tengah rimba birokrasi yang melelahkan? *yas
