Lokapalanews.id | Apakah kita sedang membangun peradaban, atau sekadar mengelola sebuah ilusi masif bernama gelar akademik? Pertanyaan ini menyeruak ke permukaan saat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyingkap tirai angka yang menggetarkan: setiap tahun, rahim perguruan tinggi kita melahirkan 490.000 sarjana pendidikan, sementara pintu lapangan kerja hanya terbuka bagi 20.000 jiwa. Ada surplus kemiskinan prospek bagi 470.000 lulusan setiap tahunnya. Angka ini bukan sekadar statistik pertumbuhan pengangguran; ini adalah sebuah tragedi eksistensial bagi anak-anak bangsa yang telah menukarkan masa muda, biaya, dan harapan demi sebuah ijazah yang secara sistemik telah mengalami devaluasi sebelum sempat dibingkai. Kita sedang menghadapi horor sosiologis di mana gelar sarjana tak lagi menjadi tangga mobilitas vertikal, melainkan pemberat yang menenggelamkan harapan di tengah lautan persaingan global.
Persoalannya bukan sekadar ketimpangan antara suplai dan permintaan, melainkan sebuah disorientasi filosofis dalam manajemen pendidikan tinggi kita. Selama ini, kampus seolah terjebak dalam logika industrialisasi pendidikan yang bersifat pragmatis-komersial. Membuka program studi (prodi) keguruan dan ilmu sosial sering kali dipandang sebagai “jalur cepat” bagi perguruan tinggi untuk menghimpun dana masyarakat dengan biaya investasi infrastruktur yang minimal. Tanpa laboratorium sains yang mahal atau teknologi manufaktur yang mutakhir, perguruan tinggi terus memproduksi sarjana kependidikan dalam skala massal – seolah-olah ruang kelas adalah wadah tak terbatas yang mampu menyerap siapa saja. Akibatnya, sekitar 60 persen struktur pendidikan tinggi kita hari ini didominasi oleh ilmu sosial dan keguruan. Ini adalah sebuah “obesitas akademik” yang membuat tubuh bangsa ini limbung saat harus berlari mengejar ketertinggalan teknologi. Kita kelebihan produsen teori, namun kekurangan eksekutor teknologi.
Yang luput dari perhatian adalah bagaimana institusi pendidikan tinggi selama ini menikmati zona nyaman sebagai “makelar ijazah” tanpa memikul tanggung jawab moral atas masa depan lulusannya. Mereka bergerak berdasarkan gairah pasar (market-driven) yang sering kali bersifat semu, bukan berdasarkan kebutuhan industri dan visi strategis nasional. Kita membiarkan masyarakat terus terbuai oleh romantisme masa lalu bahwa gelar sarjana pendidikan adalah jaminan status sosial dan ekonomi. Namun, realitas hari ini berkata lain; ijazah tersebut kini lebih mirip dengan tiket lotre dengan peluang menang yang nyaris mustahil. Membiarkan kondisi ini berlarut-larut tanpa intervensi adalah bentuk pembiaran terhadap pemiskinan intelektual secara struktural. Perguruan tinggi harus berhenti memposisikan diri sebagai pabrik yang hanya mengejar target output tanpa memedulikan di mana barang produksi itu akan berakhir.
Analisis terhadap rencana pemerintah untuk menata ulang hingga menutup prodi yang tidak relevan memang terdengar radikal dan mungkin akan melukai ego banyak pengelola kampus. Namun, kebijakan ini harus dipandang sebagai sebuah “pembedahan darurat” untuk menyelamatkan masa depan bonus demografi. Jika kita terus membiarkan keran lulusan terbuka lebar sementara bak penampungnya sudah meluap, kita sebenarnya sedang memelihara bom waktu sosial. Pengangguran terdidik bukan hanya soal hilangnya potensi ekonomi, melainkan soal lunturnya kepercayaan generasi muda terhadap sistem pendidikan itu sendiri. Saat seorang sarjana harus mengubur mimpinya dan bekerja di sektor yang sama sekali tidak membutuhkan keahlian akademiknya, ada rasa dikhianati oleh sistem yang mereka percayai sejak kecil. Persoalannya bukan pada ilmunya, melainkan pada ketidakmampuan sistem kita untuk mendistribusikan talenta secara proporsional sesuai kebutuhan zaman yang kian terdisrupsi.
Gaya transisi kebijakan yang menekankan pada “kebutuhan industri” juga perlu dikawal dengan nalar kritis yang tajam. Relevansi jangan sampai disempitkan hanya menjadi pemenuhan tenaga kerja bagi korporasi atau sekadar menjadi sekrup-sekrup kecil dalam mesin kapitalisme. Pendidikan tetap harus memanusiakan manusia. Namun, kita tidak boleh naif; ketika 470.000 lulusan terlempar ke ruang hampa setiap tahun, ada sesuatu yang busuk dalam cara kita merencanakan sumber daya manusia. Pendidikan tinggi harus berani melakukan re-profiling lulusan secara fundamental. Mengubah orientasi dari sekadar pencetak guru administratif menjadi pencetak analis data, pengembang konten edukasi digital, atau spesialis sains terapan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Fleksibilitas kurikulum harusnya menjadi senjata, bukan beban administratif yang memperlambat inovasi.
Yang lebih menggetarkan hati adalah kenyataan bahwa di balik angka-angka dingin tersebut, ada jerawat kekecewaan yang kian meradang di tingkat akar rumput. Kita sedang menyaksikan lahirnya kelas menengah baru yang terdidik namun teralienasi dari ekonomi produktif. Mereka yang semula diharapkan menjadi penggerak ekonomi, justru terjebak dalam kecemasan akut karena keahlian yang mereka miliki tidak lagi sinkron dengan denyut nadi industri modern. Kegagalan link and match ini bukan lagi sekadar wacana seminar, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas nasional. Ketika pendidikan tinggi gagal menjadi jembatan menuju kesejahteraan, ia berubah menjadi sumber frustrasi kolektif. Generasi ini adalah angkatan yang paling banyak belajar namun merasa paling tidak berguna, sebuah paradoks yang bisa memicu apatisme terhadap segala bentuk narasi pembangunan nasional ke depan.
Oleh karena itu, langkah Kemendiktisaintek untuk melakukan kurasi ketat terhadap eksistensi prodi-prodi “surplus” harus didukung dengan keberanian politik yang utuh. Pemerintah tidak boleh gentar terhadap lobi-lobi institusi pendidikan yang merasa terancam secara finansial. Kepentingan bangsa untuk memiliki tenaga kerja yang kompetitif di kancah global harus diletakkan jauh di atas kepentingan bisnis pendidikan jangka pendek. Kita membutuhkan sistem pendidikan yang jujur – sistem yang mampu berkata “tidak” pada pembukaan prodi yang hanya akan menambah barisan panjang pengangguran bertoga. Kejujuran intelektual harus dimulai dari kementerian hingga ke level rektorat, dengan mengakui bahwa gelar tanpa keahlian relevan hanyalah selembar kertas mahal yang memperdaya pemiliknya.
Penutupan prodi yang tidak relevan memang pahit, namun membiarkan harapan ratusan ribu anak muda layu sebelum berkembang adalah sebuah dosa peradaban. Kita tidak ingin kampus hanya menjadi monumen masa lalu yang memproduksi manusia-manusia yang asing dengan masa depannya sendiri. Saatnya mengembalikan martabat perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan, bukan sekadar bengkel sertifikasi. Jika kita gagal melakukan penataan ini sekarang, maka gelar sarjana kelak bukan lagi simbol kehormatan, melainkan nisan bagi cita-cita sebuah bangsa yang gagal mengelola akal budinya. Kita tidak butuh lebih banyak sarjana yang sekadar bisa melipat toga; kita butuh generasi yang mampu melipat jarak antara mimpi dan realitas di dunia yang kian tak ramah pada mereka yang hanya bermodal selembar ijazah. *
