Lokapalanews.id | Kopi pagi ini terasa agak pahit. Bukan karena salah takar biji robusta dari Flores. Tapi gara-gara memikirkan angka-angka di atas kertas yang bisa mengubah nasib anak sekolah jadi nelangsa seketika.
Negara ini rupanya hobi sekali ganti nama kotak administrasi.
Dulu kita kenal namanya DTKS. Sekarang berubah jadi DTSEN. Singkatannya tambah mentereng di telinga para pejabat. Tapi isinya? Seringkali bikin garuk-garuk kepala yang tidak gatal.
Kemarin saya mendengar pernyataan seorang perempuan pekerja keras. Namanya Kurniasih Mufidayati. Politisi Fraksi PKS yang kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu sedang pusing tujuh keliling.
Ia cerita soal temuan di lapangan yang bikin ngelus dada.
Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 kemarin mendadak jadi saksi betapa karut-marutnya urusan data bantuan pendidikan kita.
Saya tanya dia soal itu.
Jawabnya enteng, tapi maknanya menohok jantung birokrasi.
Di lapangan mereka menemukan ada banyak sekali data yang tidak nyambung sama sekali dengan realitas warung kopi. Orang yang seharusnya masuk Desil 4 malah nyasar ke Desil 6. Sebaliknya, yang jelas-jelas kaum berada kategori Desil 10 malah tercatat manis di Desil 4.
Aneh tapi nyata.
Yang kaya jadi miskin di atas kertas. Yang miskin tersingkir dari daftar bantuan karena dianggap sudah mampu oleh sistem komputer.
Padahal urusannya bukan sekadar salah ketik sel di Excel. Ini soal hak hidup anak bangsa. Soal masa depan murid yang terancam putus sekolah gara-gara beasiswa atau bantuan biaya pendidikan mendadak dicabut cuma karena angka desilnya bergeser dari 4 ke 5.
Repotnya, perubahan klasifikasi ini berdampak langsung tanpa ampun.
Negara punya niat mulia membagikan bantuan sosial dan pendidikan. Tapi jalannya tersandung batu buatan sendiri bernama akurasi data yang amburadul.
Kurniasih bilang mereka sedang berjuang setengah mati di parlemen. Bagaimana caranya agar anak-anak di kelompok Desil 1 sampai Desil 4 tetap aman mendapatkan haknya. Hak mereka tidak boleh hilang cuma karena algoritma komputer gagal paham membaca dapur warga.
Usut punya usut, biang keladinya adalah ego sektoral antarlembaga yang tak pernah sembuh total.
Urusan data sosial ekonomi begini tidak bisa dipikul sendirian oleh satu kementerian saja.
Alih-alih kerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi, semua instansi terkait harus dipaksa duduk dalam satu meja bundar.
Badan Pusat Statistik harus merapat. Kementerian PPN atau Bappenas wajib dilibatkan penuh. Kementerian Sosial tentu jadi aktor utama yang paling bertanggung jawab di garda terdepan.
Semua kementerian dan lembaga yang memakai DTSEN sebagai kitab suci penyaluran anggaran harus kompak melakukan verifikasi silang.
Jangan sampai sensus ekonomi yang sedang berjalan saat ini bernasib sama dengan proyek-proyek masa lalu. Habis anggaran negara, hasilnya tetap saja kosong di tingkat bawah.
Kriteria dan definisi kelompok desil ini harus ditinjau total secara jernih. Jangan kaku. Jangan biarkan birokrasi membunuh nasib rakyat kecil hanya demi mempertahankan gengsi angka statistik yang meleset jauh dari kenyataan hidup sehari-hari.
Kita tunggu saja apakah para penguasa data di Jakarta sudi turun ke jalan melihat langsung debu dan keringat rakyatnya.
Ataukah mereka lebih suka percaya pada angka-angka di layar monitor yang menipu mata? *yas
