Lokapalanews.id | Brebes itu terkenal karena telur asin dan bawang merahnya yang khas. Tapi Rabu sore itu, ada bahan obrolan lain yang jauh lebih renyah untuk dikupas. Namanya etika wakil rakyat dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Semua diskursus itu mengalir dalam Seminar Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang menarik. Tempatnya sangat asri, yakni di Teras Padi Musim Semi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Suasananya sejuk tapi materinya sukses bikin para politisi mikir keras.
Yang bicara di depan bukan sembarang tokoh politik biasa. Beliau adalah Agung Widyantoro, Wakil Ketua MKD DPR RI yang sarat pengalaman. Ia datang membawa pesan penting tentang bagaimana sebuah kursi kekuasaan harus dijaga martabatnya.
Saya coba bayangkan bagaimana beliau merumuskan kalimat-kalimat itu dengan santai di hadapan para peserta. Katanya, marwah parlemen itu tidak pernah dibangun dari megahnya gedung tempat mereka bekerja. Ia justru lahir murni dari perilaku sehari-hari para penghuninya sendiri.
Logika dasarnya sangat sederhana tapi sering kali luput dari perhatian. Anggota dewan itu dipilih langsung oleh rakyat dari daerah pemilihan masing-masing. Maka, ada ikatan batin yang sakral antara pemilih di bawah dan yang dipilih di Senayan.
Saya tanya dalam hati, kenapa urusan perilaku ini tiba-tiba jadi sorotan paling tajam? Jawabannya tentu saja terletak pada posisi mereka sebagai representasi kedaulatan rakyat. Wakil rakyat adalah cerminan dari wajah rakyat itu sendiri di panggung kekuasaan negara.
Pak Agung menegaskan bahwa aturan main seorang pejabat tidak cukup hanya berpatokan pada hukum positif. Ada norma etika yang melekat erat pada diri setiap figur publik. Perilaku dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut dinilai secara telanjang oleh masyarakat.
Artinya, jadi pejabat publik itu tidak boleh sembarangan bertindak di ruang publik. Pakaian yang dikenakan, cara bertutur kata, hingga gerak-gerik sehari-hari punya bobot moral tersendiri. Masyarakat di luar sana mengamati semuanya tanpa perlu disuruh atau dibayar.
Urusan ini punya kaitan yang sangat erat dengan tingkat kepercayaan publik yang rapuh. Semakin kuat marwah kelembagaan dijaga, semakin tinggi pula kepercayaan yang diberikan rakyat. Begitu pula sebaliknya, jika etikanya runtuh, kepercayaan publik pun ikut ambruk ke dasar bumi.
Lalu apa ukuran konkrit dari etika seorang wakil rakyat dalam keseharian? Pak Agung menunjuk pada hal-hal mendasar yang sering dianggap sepele oleh sebagian orang. Salah satunya adalah tingkat kehadiran yang konsisten dalam rapat-rapat penting di dewan.
Kalau seorang anggota dewan jarang sekali kelihatan batang hidungnya di ruang sidang, apa kata rakyat? Jelas masyarakat akan merasa dikhianati oleh wakil yang mereka pilih sendiri. Suara mereka di daerah pemilihan seolah diabaikan begitu saja tanpa rasa bersalah.
Tidak hanya sekadar hadir fisik, tapi juga harus berjuang mati-matian untuk kepentingan dapil. Kalau mandat besar itu ditelantarkan begitu saja, jangan heran kalau kemarahan publik yang didapat. Ketidakpercayaan akan tumbuh subur di tengah tumpukan kekecewaan masyarakat bawah.
Beliau juga mengingatkan pentingnya mematuhi segala ketentuan dalam tata tertib DPR RI. Termasuk di dalamnya adalah soal kedisiplinan penggunaan atribut resmi dalam berbagai konferensi. Rapat paripurna adalah forum tertinggi yang wajib dihormati bersama tanpa kecuali.
Standar aturan tersebut ternyata berlaku sama di semua tingkatan lembaga perwakilan rakyat. Baik itu di dewan pusat, tingkat provinsi, maupun di kabupaten dan kota. Jangan mentang-mentang berkuasa di daerah lalu aturan main ditawar sesuka hati penguasa lokal.
Norma etika yang hidup tumbuh di tengah masyarakat juga harus jadi kompas utama. Peraturan perundang-undangan yang kaku saja tidak pernah cukup untuk jadi panduan hidup bernegara. Etika sosial adalah rem darurat agar kekuasaan tidak berjalan kebablasan.
Melalui pemaparan bernas tersebut, MKD seolah mengetuk nurani para politisi yang sering lupa daratan. Menjadi wakil rakyat ternyata bukan sekadar soal memenangi pertarungan pemilu semata. Tapi tentang bagaimana merawat kehormatan yang dititipkan rakyat di pundak mereka.
Kekuasaan yang besar selalu menuntut bentuk pertanggungjawaban moral yang setimpal. Jika perilaku hancur lebur, maka runtuhlah pilar demokrasi yang selama ini diagungkan bersama. Itulah pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan dari ruang sidang hingga ke akar rumput.
Pada akhirnya, marwah itu mahal harganya dan tidak akan pernah bisa dibeli dengan sekadar pencitraan instan. *yas
