Lokapalanews.id | Jalanan kota-kota besar menjelang pendaftaran mahasiswa baru selalu mirip pameran baliho. Wajah rektor terpampang gagah, bersanding dengan tulisan akreditasi unggul dan janji masa depan cerah. Tapi di balik kemegahan spanduk itu, ada kecemasan massal yang diam-diam menggerogoti ruang-ruang kuliah.
Saya dengar sendiri keluhan para pengelola perguruan tinggi swasta belakangan ini. Mereka merasa terhimpit oleh kuota kampus negeri yang dianggap terlalu rakus. Katanya, perebutan jatah mahasiswa baru ini sudah tidak sehat lagi.
Tapi, apakah benar semua gara-gara kampus negeri? Mari kita bedah pakai logika dingin ala kedai kopi.
Undang-Undang Cipta Kerja mengubah wajah kampus dari panti sosial menjadi entitas ekonomi. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau PTNBH harus putar otak mencari duit sendiri karena subsidi pemerintah dipangkas.
Aturan Menteri Keuangan ternyata ketat, aset kampus tidak gampang dikomersialkan sembarangan. Jalan paling halal dan tanpa risiko untuk menutup biaya operasional ya mengejar volume mahasiswa masuk.
Akhirnya, kampus negeri berlomba pasang iklan mentereng. Mulai dari predikat kampus terbaik nasional, kampus Scopus, sampai kampus ramah Sustainable Development Goals.
Kampus swasta tentu tidak mau tinggal diam. Ada yang banting setir menawarkan beasiswa jor-joran hingga mematok uang kuliah tunggal flat lima ratus ribu rupiah saja. Harapannya sederhana, biar volume pendaftar membludak dan kas kampus tetap ngebul.
Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Data Kemendiktisaintek mencatat ada 2.937 unit kampus di Indonesia yang mengalami defisit mahasiswa. Secara nasional, penurunannya mencapai 27 persen dari daya tampung yang tersedia.
Kondisi di Jakarta lebih mencengangkan lagi pada tahun akademik 2024/2025. Dari 279 kampus yang ada, sebanyak 84 PTS mengalami penyusutan mahasiswa antara 20 hingga 30 persen. Bahkan ada yang terjun bebas sampai 50 persen.
Saya tanya seorang rektor, bagaimana rasanya mengurus kampus dengan mahasiswa pas-pasan. Katanya, kampusnya tahun lalu hanya mendapat 135 mahasiswa baru untuk sembilan program studi aktif. Kalau dibagi rata, satu prodi isinya cuma belasan orang saja.
Bagaimana kampus bisa membayar dosen dan merawat laboratorium kalau isinya sepi begitu? Jelas ini bukan sekadar masalah kalah bersaing dengan kampus negeri.
Mari kita lihat data besarnya secara objektif. Dari total 4.416 perguruan tinggi di Indonesia, jumlah kampus negeri hanya sekitar 125 institusi saja atau kurang dari 3 persen. Sebaliknya, perguruan tinggi swasta mendominasi lebih dari 63 persen atau sekitar 2.813 kampus.
Kalau benar kampus negeri menjadi biang keladi tunggal, mestinya semua PTS rontok bersamaan. Faktanya, banyak juga PTS unggul yang tetap kebanjiran peminat setiap tahunnya.
Repotnya, kita sedang menghadapi perubahan demografi yang tidak bisa dilawan. Angka kelahiran anak di keluarga modern makin menurun tajam. Jumlah “pabrik ijazah” tumbuh jauh lebih cepat ketimbang jumlah lulusan SMA yang mau melanjutkan kuliah.
Anak-anak muda hari ini juga jauh lebih pragmatis dalam berpikir. Mereka melakukan kalkulasi ekonomi yang sangat dingin sebelum memutuskan kuliah. Buat mereka, keluar uang ratusan juta rupiah untuk gelar sarjana tidak ada gunanya kalau ujung-ujungnya tetap menganggur.
Apalagi sekarang ada jalur alternatif yang jauh lebih menggiurkan. Jepang, misalnya, sedang krisis tenaga kerja karena penduduknya menua dengan cepat. Lulusan SMA dan SMK kita banyak yang langsung direkrut bekerja di sana dengan gaji yang jauh di atas rata-rata lokal.
Bagi anak muda pedesaan, bisa langsung terbang ke luar negeri dan mengirim uang ke kampung halaman terasa jauh lebih nyata. Manfaat ekonomi instan itu mengalahkan janji-janji manis dari brosur-brosur kampus.
Belum lagi revolusi digital yang mengubah segalanya tanpa ampun. Dulu kampus punya monopoli mutlak atas ilmu pengetahuan. Sekarang, anak-anak cukup membuka YouTube, mendengarkan siniar, atau bertanya pada kecerdasan buatan untuk belajar apa saja dalam hitungan detik.
Masyarakat juga disuguhi tontonan aneh tapi nyata setiap hari. Pejabat bergelar profesor tinggi tersangkut korupsi, sementara kreator konten di media sosial bisa kaya raya tanpa ijazah sarjana. Kepercayaan publik terhadap legitimasi akademik pun perlahan-lahan runtuh.
Sudah saatnya kampus berhenti sekadar “menjual ijazah” dengan narasi klise. Kalau institusi pendidikan gagal membuktikan nilai tambah yang konkrit, jangan heran jika kursi-kursi kuliah itu selamanya akan dibiarkan kosong melompong.
Lalu, sampai kapan kita mau menyalahkan keadaan tanpa mau bercermin? *yas
Baca Tulisan Mendalam & Cerita Pilihan Kami
