Lokapalanews.id | Dunia maya kita akhir-akhir ini memang sering bikin kepala cenat-cenut. Orang berlomba-lomba mencari perhatian publik dengan cara yang makin di luar nalar. Kreativitas yang tadinya diagungkan, belakangan justru bergeser jadi ajang pamer kebodohan terang-terangan.
Tapi, cerita yang satu ini benar-benar kelewatan batas kewarasan. Bayangkan ada orang bikin sayembara setor hafalan Surah Ad-Duha dengan hadiah botol minuman keras merek terkenal. Rasanya akal sehat kita langsung terjun bebas ke jurang paling dalam.
Repotnya, hal semacam itu dianggap lucu oleh sebagian netizen yang kecanduan jempol. Padahal, mencampuradukkan ayat suci agama dengan barang haram adalah bentuk pelecehan yang telak. Di sinilah letak bahayanya ketika media sosial kehilangan rem moral.
Saya coba amati reaksi dari Senayan, tempat para wakil rakyat berkantor. Salah satu yang paling gerah adalah Abdullah, politisi yang akrab disapa Abduh. Anggota Komisi III DPR RI itu langsung bersuara lantang tanpa kompromi.
Lalu, saya tanya dalam hati, apa sebenarnya yang ada di kepala para pembuat konten itu? Jelas mereka hanya mengejar engagement murah tanpa peduli dampak sosial jangka panjangnya. Padahal, urusan SARA dan keyakinan agama bukanlah mainan untuk bahan tertawaan.
Pak Abduh menegaskan dengan nada tegas lewat pernyataan tertulisnya. Katanya, semua pihak harus segera menghentikan gimik-gimik beracun yang menyenggol SARA. Tindakan semacam itu terbukti sangat mengganggu kerukunan dan stabilitas hidup bermasyarakat.
Legislator dari Dapil Jawa Tengah VI itu mengingatkan kita pada rentetan kejadian sebelumnya. Sebelum kasus sayembara mabuk-mabukan itu muncul, ada juga lomba komentar rasis. Hadiahnya uang tunai Rp100 ribu yang ditebar begitu saja demi konten.
Bagi politisi Fraksi PKB tersebut, ulah semacam itu sama sekali tidak bisa ditoleransi. Kita tidak boleh menyebutnya sebagai sekadar candaan atau strategi cari perhatian yang wajar. Konten yang mengokohkan identitas kelompok secara sempit pasti memicu ledakan kemarahan.
Saya bayangkan bagaimana perasaan umat beragama yang ayat sucinya diperlakukan semena-mena. Mereka yang merasa keyakinannya diinjak-injak tentu tidak akan tinggal diam begitu saja. Ketersinggungan itu bakal menjelma menjadi bara kemarahan yang membakar harmoni sosial.
Dampaknya tentu saja tidak main-main bagi keutuhan bangsa kita tercinta. Perpecahan akan terjadi di mana-mana dan merugikan masyarakat secara materiil maupun nonmateriil. Negara tidak boleh membiarkan ruang publik digerus oleh kelompok yang gemar memprovokasi.
Lalu, apa langkah konkret yang dituntut dari aparat penegak hukum? Abduh mendesak pihak kepolisian agar tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas. Pelaku pembuat gimik berbau SARA itu harus diusut tuntas tanpa pandang bulu.
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah sangat jelas mengatur hal tersebut. Sanksi yang berat harus dijatuhkan agar menimbulkan efek jera bagi siapa pun. Jangan sampai ada penjahat konten lain yang berani mencoba-coba jalan sesat serupa.
Tapi penegakan hukum saja ternyata belum cukup untuk menyelesaikan akar masalahnya. Negara juga harus masuk mengobati penyakit sosial dari hulu sampai ke hilir. Edukasi budaya dan etika digital harus digenjot sedemikian rupa.
Abduh meminta Polri, Kementerian Komdigi, hingga Kemendikdasmen untuk turun tangan bersama. Pemangku kepentingan terkait wajib memperkuat literasi mengenai etika, netiket, budaya, dan pluralisme. Masyarakat kita butuh panduan jelas tentang batas-batas dalam berkomunikasi di era digital.
Pendidikan etika dan budaya adalah bentuk pencegahan yang paling hakiki dan efektif. Negara wajib hadir menjaga kesatuan dengan menyebarkan nilai-nilai Ketuhanan dan HAM. Kalau fondasi dasarnya keropos, bangunan kebangsaan kita pasti akan runtuh perlahan-lahan.
Pada akhirnya, jempol yang kita gerakkan di layar smartphone adalah cerminan peradaban kita sendiri. *yas
