Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyoroti kenaikan utang pemerintah menjadi Rp 10.200 triliun saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), karena dinilai memerlukan pengelolaan fiskal yang lebih ketat. Politikus PDI-Perjuangan tersebut menyatakan, posisi utang saat ini telah melampaui 41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ia mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi tren kenaikan tersebut agar pengelolaan utang tetap hati-hati dan menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Darmadi menuturkan, peningkatan posisi utang dari kisaran Rp 8.600 triliun menjadi sekitar Rp 10.200 triliun merupakan lompatan signifikan. Meski pemerintah menyebut rasio tersebut masih di bawah batas maksimal 60 persen terhadap PDB dalam Undang-Undang Keuangan Negara, ia meminta pemerintah memastikan setiap pembiayaan melalui utang memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengilustrasikan potensi beban utang di masa depan apabila tren kenaikan sebesar Rp 1.000 triliun per tahun tidak dikendalikan. Menurut perhitungannya, akumulasi utang bisa bertambah Rp 3.000 triliun lagi hingga akhir masa pemerintahan saat ini, sehingga totalnya mendekati Rp 13.000 triliun. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membuat rasio utang mendekati atau menembus batas maksimal 60 persen terhadap PDB.
Darmadi menegaskan bahwa penggunaan utang sejatinya tidak menjadi persoalan selama dikelola secara tepat untuk pertumbuhan ekonomi dan kepentingan rakyat. Namun, ia menekankan agar pemerintah memiliki perencanaan matang agar tata kelola keuangan negara tidak membebani APBN di masa mendatang. Menurutnya, ide pembangunan harus diikuti dengan tata kelola keuangan yang baik agar uang negara tidak habis tanpa hasil yang produktif. *R102
Baca Tulisan Mendalam & Cerita Pilihan Kami
