Lokapalanews.id | Jakarta – Kementerian Pariwisata mengarahkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp1,51 triliun untuk mendongkrak dampak ekonomi nasional lewat penguatan infrastruktur dan keselamatan berwisata di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Rincian Alokasi Dana
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memaparkan arah kebijakan tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI. Rapat dipimpin langsung oleh pimpinan Komisi VII, Evita Nursanty dari Fraksi PDIP. Total anggaran yang dikantongi mencapai Rp1.509.057.247.000. Anggaran terserap optimal.
Setiap rupiah wajib berbuah hasil nyata. Alokasi Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur naik menjadi Rp48,54 miliar dari sebelumnya Rp39,43 miliar. Deputi Bidang Industri dan Investasi terkerek ke angka Rp26,33 miliar dari Rp21,69 miliar. Anggaran Tugas Pembantuan turut mendaki ke Rp19,76 miliar dari Rp17,86 miliar.
Program Unggulan 2027
Fokus kerja menyasar lima pilar utama. Peningkatan Keselamatan Berwisata, Desa Wisata, Pariwisata Berkualitas, Event by Indonesia, serta Tourism 5.0 menjadi tulang punggung. Bantuan amenitas dan aksesibilitas ditargetkan menyasar 150 unit, melonjak dari 92 unit pada tahun sebelumnya. Program keselamatan berwisata disebar ke 24 lokasi.
Transformasi digital digenjot. SISPARNAS dan JADESTA diperkuat secara masif. JADESTA mematok target lebih dari 6.300 data desa wisata. SISPARNAS menyuplai data atraksi di 38 provinsi.
Target Makro Ekonomi
Angka ambisius dicanangkan. Kunjungan wisatawan mancanegara dibidik menembus angka 17,6 hingga 19,1 juta kunjungan. Perjalanan wisatawan nusantara dipatok 1,28 miliar perjalanan. Investasi pariwisata mengincar Rp71 triliun dengan devisa US$25,5 hingga 28,6 miliar.
Kinerja semester awal menjadi pijakan kuat. Semester I 2026 mencatatkan 7,45 juta kunjungan wisman, devisa US$8,43 miliar, 0,63 miliar perjalanan wisnus, dan investasi pariwisata Rp39,68 triliun.
“Pembahasan anggaran bukan semata-mata mengenai besaran anggaran, tetapi mengenai bagaimana setiap rupiah uang negara diterjemahkan menjadi program kerja yang tepat sasaran, dilaksanakan secara akuntabel, serta diawasi bersama,” tegas Widiyanti. *R102
