Transisi hukum pidana nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mulai menghadapi ujian presisi di…
mahkamah konstitusi
Menutup Celah Debitur: Mengapa Larangan Damai Ulang dalam Pailit Krusial bagi Iklim Usaha?
Kepastian hukum dalam tata kelola utang-piutang di Indonesia kini berada dalam sorotan menyusul pengujian konstitusionalitas Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004…
DPR Tegaskan UU Guru dan Dosen Jamin Kesejahteraan
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan keterangan resmi dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang…
Pemerintah Siap Bela Pasal Krusial KUHP di MK
Jakarta – Pemerintah menegaskan kesiapannya untuk memberikan penjelasan komprehensif terkait sejumlah pasal krusial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang…
ICW Soroti Penunjukan Pejabat MK dan Bank Indonesia
Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) melontarkan kritik keras terhadap proses pengisian jabatan strategis di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bank Indonesia (BI)….
MK Tegaskan Perlindungan Hukum bagi Kolumnis dan Kontributor Lepas
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa kolumnis dan kontributor lepas tetap memiliki jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Hal tersebut ditegaskan…
Komisi X DPR Respons Dinamika UU Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi
Komisi X DPR RI menyatakan sikap hormat terhadap proses hukum yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Nomor…
Putusan MK Wajib Ditaati, Polisi Aktif harus Mundur Isi Jabatan Sipil
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menegaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) wajib mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor…
Uang Pengganti Tipikor dan Kejaksaan, DPR Tegaskan tak Langgar UUD
Jakarta – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nasir Djamil, menyatakan bahwa ketentuan uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana…
DPR Klaim Pasal UU Cipta Kerja Sesuai Konstitusi
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang…
DPR di MK: Pasal 8 UU Pers Wujud Komitmen Kebebasan
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui perwakilan kuasa hukumnya, Rudianto Lallo, menegaskan di Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Undang-Undang…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.