Lokapalanews.id | Pagi itu cangkir kopi saya nyaris tumpah ke meja. Bukan karena gempa bumi. Tapi karena membaca deretan angka anggaran yang melompat begitu perkasa di Senayan.
Negeri ini memang selalu punya cara unik untuk membuat mata terbelalak.
Hari Selasa kemarin, tanggal 1 September 2026, suasana di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Jakarta, mendadak riuh berbinar. Komisi III sedang menggelar rapat kerja marathon bersama Ketua KPK dan Kepala BNN. Agendanya sakral betul. Menyimak proposal dompet baru lembaga penegak hukum.
Hasil akhirnya?
Duit KPK resmi ditambah. Tidak nanggung-nanggung besarannya. Angkanya menembus Rp774,305 miliar untuk tahun anggaran 2027.
Bayangkan loncatan grafiknya. Dari pagu awal yang bertengger di angka Rp1,447 triliun, tiba-tiba membengkak menjadi Rp2,222 triliun. Sebuah angka fantastis yang membuat rakyat jelata di pinggir jalan raya hanya bisa mengelus dada sambil menelan ludah kelat.
Tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru bertepuk tangan senang.
Di balik gelontoran triliunan rupiah itu, ada perdebatan seru yang membongkar isi dapur lembaga antirasuah.
Seorang anggota Komisi III, Martin Tumbelaka, rupanya punya pandangan yang menggelitik. Sambil menyeruput teh hangat di tengah ruangan sidang, ia blak-blakan menyebut tambahan tersebut masih terasa setengah hati.
Saya cermati argumennya. Masuk akal sekaligus menohok.
Ujarnya, anggaran KPK masih terlalu tanggung jika disandingkan dengan beban kerja mereka yang selangit. Menurut Martin, angkanya seharusnya bisa digenjot lebih tinggi lagi. Bisa ditambah hingga Rp1,5 triliun atau berapa pun nominal yang memungkinkan agar kawan-kawan penyidik di lapangan bisa bergerak lebih leluasa.
Repotnya memang di situ. Menangkap koruptor kakap itu butuh modal bakar yang tidak sedikit. Butuh operasional intelijen kelas wahid. Butuh nyali ganda yang tidak ciut saat berhadapan dengan penguasa modal.
Padahal, selama ini pasukan di garis depan sering kali pontang-panting dengan fasilitas operasional yang pas-pasan.
Martin juga mengingatkan satu hal krusial yang kerap dilupakan para perencana anggaran di menara gading. Kesejahteraan pegawai.
Negara wajib menjamin periuk nasi mereka secara layak tanpa kompromi. Pegawai yang memikul target maha berat harus diganjar dengan kesejahteraan yang setimpal.
Namun, dinamika ruang sidang tidak berhenti di situ saja.
Suara lain datang dari sudut meja yang berbeda, dibawa oleh Rudianto Lallo, kolega Martin di Komisi III. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap penambahan anggaran tersebut, tapi dengan catatan tebal yang tidak boleh diabaikan begitu saja.
Ujarnya dengan nada tegas tanpa tedeng aling-aling, tambahan duit itu wajib diarahkan lurus ke jantung fungsi utama KPK. Khususnya pada ranah penjagaan dan penindakan.
Itu harga mutlak.
Kehadiran KPK di bumi Nusantara ini bukan untuk meramaikan birokrasi, melainkan mengemban dua mandat utama: menjaga agar tidak terjadi rampok-rampokan uang rakyat, dan menindak tanpa pandang bulu mereka yang telanjur berani mencuri.
Titik. Tidak pakai koma.
Jika duit triliunan itu hanya menguap untuk urusan administrasi kantor yang berputar-putar di atas meja atau seminar-seminar kosong ber-AC dingin, maka penambahan anggaran ini hanyalah sebuah lelucon birokratis yang mahal.
Anehnya, birokrasi kita sering kali terjebak dalam lingkaran setan yang itu-itu saja. Duitnya ditambah, gedungnya dipermegah, mobil operasionalnya diganti baru, tapi koruptor malah makin canggih berdansa di balik celah-celah regulasi hukum.
Usut punya usut, mandat besar KPK memang menuntut kapasitas finansial yang memadai. Tidak mungkin memberantas kejahatan kerah putih yang sangat sistematis dengan modal pas-pasan ala warung kopi pinggir jalan.
Tapi uang banyak juga bukan jaminan kemenangan mutlak. Tanpa pengawasan ketat dan fokus tajam pada fungsi penindakan, anggaran jumbo itu bisa menjelma menjadi bumerang yang justru melemahkan integritas dari dalam.
Rapat di Senayan itu akhirnya mengetuk palu persetujuan. Angka Rp2,222 triliun resmi diketok.
Sekarang bolanya sepenuhnya berada di tangan para pimpinan KPK. Mau dipakai apa tumpukan duit sebanyak itu?
Apakah untuk memperkuat gigi taring dalam menggulung maling uang rakyat, atau sekadar menambah deretan fasilitas mewah yang jauh dari substansi penegakan hukum?
Waktu yang akan menguji kejujuran angka-angka itu. *yas
