Lokapalanews.id | Kue ulang tahun ke-21 biasanya dirayakan dengan tiup lilin dan senyum lebar tanpa beban. Tapi tidak semua perayaan tahunan berbuah kebahagiaan yang menenangkan hati. Ada kalanya, kue itu justru menyisakan rasa pahit yang sulit ditelan di lidah.
Itu pula yang saya rasakan ketika menyimak berita hangat tentang peringatan dua dekade lebih perdamaian di ujung barat Indonesia. Sebuah momen yang semestinya dipenuhi rasa syukur mendalam justru berujung pada ketegangan di ruang publik.
Acara sakral peringatan tersebut dipusatkan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026. Sebuah tempat yang sangat ikonik dan penuh dengan sejarah panjang perjuangan masyarakat setempat.
Tapi suasana yang tadinya khidmat mendadak buyar oleh gelombang kericuhan di tengah jalanan. Penyebabnya adalah aksi sekelompok massa yang berkeinginan mengibarkan bendera bulan bintang.
Lalu, kepala saya langsung berputar menerawang jauh ke belakang mencari akar masalahnya. Kenapa setelah sekian lama berdamai, simbol-simbol masa lalu itu masih sanggup memantik letupan emosi yang begitu hebat?
Saya mencoba mendiskusikan fenomena ini dengan seorang kawan lama yang paham betul dinamika politik lokal. Saya tanya dia, apa sebenarnya inti dari kekacauan yang terjadi di hari bersejarah itu?
Katanya santai tapi menusuk, ini sama sekali bukan sekadar urusan selembar kain bergambar simbol tertentu. Ada tumpukan asa dan harapan ekonomi yang belum sepenuhnya berubah menjadi nasi di atas piring warga.
Dua puluh satu tahun usia perdamaian ternyata belum sepenuhnya mampu membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Masalah kemiskinan masih setia menjadi bayang-bayang harian yang menggelayut di banyak gampong terpencil.
Janji-janji manis masa lalu yang diumbar saat meja perundingan diteken kini menyisakan pekerjaan rumah raksasa. Sebagian besar janji perdamaian itu rupanya masih tertulis di atas kertas tanpa wujud nyata yang bisa diraba di lapangan.
Repotnya, kalau perut mulai lapar dan janji-janji kesejahteraan terus tertunda, simbol identitas kerap dijadikan pelampiasan paling mujarab. Bendera yang berkibar mendadak menjelma menjadi corong kemarahan paling bising yang mudah dibentangkan di muka umum.
Saya lantas membaca ulasan tajam dari seorang pengamat sosial politik setempat yang memotret kejadian tersebut secara objektif. Namanya Muhammad Alkaf, seorang akademisi terkemuka dari Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh.
Saya coba cermati setiap kalimat analisisnya yang bernas dan menyejukkan nalar publik. Saya tanya dalam hati, bagaimana sebenarnya kacamata akademis melihat insiden kemarin?
Katanya dengan tegas meyakinkan, kericuhan itu sama sekali bukan manifestasi dari gerakan separatisme murahan. Itu adalah murni luapan ekspresi frustrasi masyarakat yang sudah lama mengendap di dalam dada mereka.
Bayangkan betapa sesaknya menahan kekecewaan dan penantian panjang selama dua dekade penuh. Ketika kesejahteraan yang dijanjikan pemerintah pusat tak kunjung menyapa secara adil, emosi pun tumpah ruah di ruang terbuka.
Tapi apakah kita mau terus-menerus menutup mata dan sekadar melabeli mereka sebagai kelompok pengacau pembangunan? Negara tidak boleh sekadar berpuas diri dengan pameran angka-angka statistik perdamaian yang dingin di atas kertas.
Perdamaian yang hakiki bukan cuma soal tidak adanya suara desingan peluru tajam di kegelapan malam. Perdamaian adalah ketika dapur setiap warga mengepul setiap hari, anak-anak bisa sekolah tanpa cemas, dan keadilan sosial dirasakan nyata.
Kalau sebuah rumah besar tidak diurus dengan asas keadilan dan kejujuran, jangan heran jika penghuninya sewaktu-waktu menggedor pintu. Negara harus hadir di tengah mereka bukan dengan barikade pasukan keamanan, melainkan dengan pemenuhan hak-hak dasar hidup.
Sampai kapan kita mau merayakan ulang tahun perdamaian nasional dengan rasa cemas yang terus membelenggu dada? *yas
