Lokapalanews.id | Saya sedang duduk di sebuah warung kecil. Lokasinya tidak jauh dari kawasan Kuta. Angin sore itu bertiup cukup kencang.
Biasanya, angin membawa aroma laut. Garam yang gurih dan segar. Tapi sore itu berbeda. Ada aroma lain yang menyelinap.
Bau sampah yang membusuk. Sangat menyengat. Padahal di depan saya ada turis Australia. Dia sedang asyik menikmati bir dingin.
Dia tampak tidak peduli. Atau mungkin sudah terbiasa. Tapi saya yang orang lokal merasa malu. Malu sekali.
Bali ini adalah etalase kita. Wajah Indonesia di mata dunia. Kita menjual “Surga” dalam setiap brosur. Tapi surganya kini mulai berbau.
Masalah sampah di Bali ini unik. Dia seperti lingkaran setan. Berputar-putar di situ saja. Tidak pernah benar-benar selesai.
Kita punya anggaran promosi yang hebat. Miliaran rupiah dikucurkan setiap tahun. Untuk mengundang orang datang ke sini.
Logikanya sederhana. Semakin banyak orang datang, semakin banyak uang. Tapi kita lupa satu hal. Semakin banyak orang, semakin banyak sampah.
Itu hukum alam. Tidak bisa dibantah. Tapi investasi di hilir tidak seimbang. Kita pintar mengundang, tapi gagap mengelola sisa.
Pemerintah kita sering kali pelit. Terutama untuk urusan infrastruktur limbah. Padahal ini adalah investasi masa depan.
Coba lihat proyek TPST itu. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. Namanya sangat keren. Terkesan sangat modern dan solutif.
Tapi banyak yang jadi “gajah putih”. Bangunannya gagah, tapi mesinnya mogok. Atau teknologinya tidak cocok dengan sampah kita.
Sampah kita itu beda dengan Eropa. Sampah kita itu basah. Banyak sisa makanan dan organik. Mesin impor sering kali menyerah.
Lalu muncul masalah biaya operasional. Listriknya mahal. Tenaga kerjanya besar. Akhirnya TPST itu hanya jadi monumen.
Monumen kegagalan perencanaan teknis kita. Kita lebih senang membangun fisik. Karena fisik itu bisa difoto saat peresmian.
Keberlanjutan operasional itu urusan nanti. Urusan pejabat setelahnya. Inilah mentalitas proyek yang merusak.
Regulasi kita sebenarnya sudah hebat. Ada Pergub tentang pembatasan plastik. Ada aturan pilah sampah dari rumah.
Tapi di lapangan? Semua jadi “macan kertas”. Indah dibaca, sulit dilaksanakan. Pengawasan kita sangat lemah.
Orang masih buang sampah sembarangan. Toko masih menyediakan plastik sembunyi-sembunyi. Tidak ada sanksi yang benar-benar membuat jera.
Tanpa penegakan hukum, aturan itu sampah. Maaf, saya harus kasar sedikit. Karena kenyataannya memang begitu.
Lalu ada beban ke Desa Adat. Pemerintah daerah seolah lepas tangan. “Biar dikelola di tingkat desa,” begitu katanya.
Itu namanya lempar tanggung jawab. Tidak semua desa punya lahan. Tidak semua desa punya uang untuk beli mesin.
Memaksa desa adat mandiri tanpa subsidi adalah kekejaman birokrasi. Mereka sudah sibuk dengan urusan adat. Sekarang harus memikirkan residu plastik.
Dukungan dana dari provinsi harusnya mengalir deras. Bukan cuma instruksi yang turun ke bawah. Tapi dananya tertahan di atas.
Saya juga melihat pola yang sama setiap tahun. Isu sampah ini hanya ramai saat ada acara besar. Dulu ada G20, semua mendadak bersih.
TPA Suwung ditutup-tutupi. Sampah di jalanan diangkut cepat-cepat. Setelah tamu pulang, masalah kembali lagi.
Kita ini senang bersolek saat ada tamu. Begitu tamu pulang, daster robek dipakai lagi. Bau badan tidak lagi diurus.
Penanganan sampah butuh napas panjang. Melewati masa jabatan gubernur atau bupati. Bukan solusi pemadam kebakaran.
Setiap kali TPA Suwung terbakar, semua panik. Begitu apinya padam, kita lupa lagi. Sampai nanti dia terbakar lagi.
Kita butuh nyali politik yang nyata. Berani memotong anggaran yang tidak penting. Lalu dialihkan untuk teknologi pengolahan sampah.
Berapa persen dari pajak hotel yang kembali ke lingkungan? Harusnya ada hitungan yang pasti. Dan itu harus transparan.
Jangan sampai wisatawan merasa tertipu. Mereka membayar mahal untuk kebersihan. Tapi yang didapat adalah tumpukan plastik di pantai.
Dunia sedang melihat kita. Predikat “Pulau Dewata” itu bukan harga mati. Dia bisa luntur dan berubah menjadi “Pulau Sampah”.
Wisatawan itu punya banyak pilihan. Jika Bali tidak lagi nyaman, mereka akan pindah. Thailand, Vietnam, atau Filipina sudah siap menampung.
Kita tidak boleh sombong. Merasa Bali akan selalu dicari orang. Alam punya batas kesabaran. Dan batas itu sudah hampir terlewati.
Saya ingin melihat Bali yang kembali harum. Harum bunga kamboja dan dupa. Bukan harum gas metana dari tumpukan limbah.
Ini bukan soal teknis semata. Ini soal manajemen dan kemauan. Mau atau tidak kita berbenah secara jujur?
Atau kita memang sudah nyaman dengan bau ini? Bau yang menutupi ketidakmampuan kita mengelola rumah sendiri.
Mari kita merenung sejenak. Sebelum surga ini benar-benar hilang tertimbun plastik. *yas
