Lokapalanews.id | Tumpukan kertas itu selalu tampak rapi. Stempelnya basah. Tanda tangannya lengkap.
Di atas kertas, semuanya suci dari korupsi. Tapi di ruang sebelah, rompi oranye sudah menunggu.
Saya tercenung membaca catatan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jumat, 13 November 2026 kemarin. Rombongan parlemen itu datang mengevaluasi satu penyakit kronis birokrasi kita: pelayanan publik yang sering gagap antara laporan di meja dan kenyataan di lapangan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa melempar sentilan yang sangat telak. Ia mengingatkan agar pembangunan Zona Integritas jangan melulu berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif semata.
Saya menyimak pernyataan Agun itu. Ia blak-blakan menyebut, sering kali dari sisi berkas semuanya terpenuhi apa adanya, predikat wilayah bebas korupsi pun dikantongi, eh tiba-tiba operasi tangkap tangan (OTT) KPK tetap saja terjadi.
Kalimat Agun itu terdengar sederhana. Tapi tamparannya keras sekali.
Kita memang bangsa yang jagoan soal administrasi. Kalau disuruh mengisi borang evaluasi, melampirkan bukti foto kegiatan, dan menyusun pakta integritas berlembar-lembar, birokrasi kita juara dunianya.
Namun, integritas rupanya tidak otomatis lahir dari mesin fotokopi. Ia juga tidak bisa dijilid rapi lalu dipajang di lemari kaca ruang tamu kantor dinas.
Coba kita tengok angka yang disodorkan Ombudsman RI dalam pertemuan 7 September 2026 lalu. Hingga 31 Agustus 2026, sudah masuk 6.456 laporan pengaduan masyarakat.
Mayoritas sasaran tembaknya adalah pemerintah daerah. Masalahnya pun klasik: urusan agraria, pendidikan, dan kepegawaian.
Bentuk penyakitnya itu-itu saja. Ada yang tidak mau memberikan pelayanan, ada yang hobi menunda-nunda berlarut-larut, hingga yang nekat menyimpang dari prosedur. Padahal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sudah berumur belasan tahun.
Angka dari Kementerian PANRB pada 2026 ini makin memperjelas peta persoalan kita. Dari 546 instansi pemerintah di negeri ini, baru 160 instansi yang menerapkan Zona Integritas.
Itu artinya baru 29,30 persen. Sisanya, 386 instansi atau 70,70 persen, masih belum menerapkannya.
Padahal, secara nasional kita sudah punya 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan rata-rata 150 jenis layanan di dalamnya. Gedung malnya megah, pendingin ruangannya sejuk, nomor antreannya digital.
Tapi Agun mengingatkan satu hal yang sering luput dari mata: empati.
Pelayanan publik itu, kata Agun, harus inklusif dan tidak diskriminatif. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, hingga ibu hamil harus dilayani dengan hati.
Fasilitas mewah tidak ada artinya kalau aparatur sipil negara (ASN) yang duduk di balik meja masih berwajah masam dan miskin empati.
Di Balai Kota Bogor hari itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim ikut memaparkan ikhtiar daerahnya. Pemkot Bogor rupanya punya sekitar 220 aplikasi layanan.
Angka 220 itu membuat saya sedikit mengernyit. Banyak sekali. Untungnya, Dedie menyebut ratusan aplikasi itu kini tengah diarahkan agar saling terintegrasi, tidak jalan sendiri-sendiri.
Di Kota Hujan itu, MPP mereka memang terus membesar. Jenis layanannya bertambah dari 144 menjadi 196 jenis perizinan dan nonperizinan, termasuk 23 layanan pemerintah pusat dan 18 instansi vertikal. Empat unit kerja di sana juga sudah menerapkan Zona Integritas.
Langkah Bogor merapikan 220 aplikasi itu patut dicatat. Sebab, penyakit birokrasi modern kita sering kali bergeser: dulu ruwet karena tumpukan map kertas, sekarang ruwet karena kebanyakan aplikasi yang tidak saling menyapa.
Ujung-ujungnya tetap sama. Masyarakat hanya ingin urusannya cepat selesai, jelas biayanya, dan dilayani sebagai manusia.
Selama Zona Integritas hanya dianggap syarat menggugurkan kewajiban di atas kertas, selama itu pula sirene KPK bisa berbunyi kapan saja di balik dinding kantor yang penuh piagam penghargaan.
Jangan-jangan, yang paling bersih di kantor kita memang cuma kertas laporannya? *yas
