Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan pembaruan regulasi perkoperasian wajib mengembalikan jati diri koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa melalui prinsip gotong royong yang berpihak kepada masyarakat luas.
Komitmen legislasi tersebut disampaikan politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu usai menghadiri Seminar Nasional Outlook BUMN 2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Nasim mengungkapkan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian di parlemen saat ini sudah memasuki tahap akhir dengan capaian progres menyentuh angka 80 persen.
Di balik kecepatan penyelesaian draf aturan tersebut, ia mengingatkan agar substansi pasal tidak melenceng dari roh awal pendirian gerakan koperasi di Tanah Air.
“RUU Perkoperasian masih terus berjalan, sudah 80 persen, yang penting ghirah-nya, jiwa, dan niat kita untuk undang-undang perkoperasian di Indonesia ini betul-betul sesuai dengan embrio kelahiran dari perkoperasian itu sendiri untuk masyarakat. Sebagai sokoguru bangsa betul-betul berjalan,” ujar Nasim.
Penguatan regulasi dinilai mendesak untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat agar dampaknya langsung dirasakan anggota maupun warga sekitar. Jika dikelola sesuai khitah pembentukannya, koperasi mampu tumbuh menjadi pilar utama penopang ekonomi nasional sebagaimana telah terbukti di berbagai negara maju.
Nasim secara khusus menyoroti perlunya payung hukum baru untuk mengakomodasi keragaman bentuk usaha bersama di lapangan, termasuk skema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Seluruh variasi model kelembagaan tersebut harus terikat dalam satu kerangka aturan demi menjamin kepastian hukum dan kolaborasi antarkoperasi.
Fraksi PKB di parlemen juga membawa misi khusus dalam perumusan pasal-pasal RUU Perkoperasian. Nasim memperjuangkan agar prinsip ekonomi syariah memperoleh ruang pengakuan dan penguatan yang setara dalam sistem perkoperasian nasional.
“Dan kita tetap memperjuangkan juga bagaimana koperasi ini bisa berjalan secara syariah juga. Di PKB kita juga memperjuangkan itu, untuk koperasi syariah di dalamnya,” ungkap Nasim.
Penyelesaian payung hukum ini bukan sekadar pembaruan administratif di atas kertas. Regulasi baru ini diharapkan mampu menghidupkan kembali budaya kebersamaan yang menjadi karakter asli ekonomi kerakyatan Indonesia.
Nasim meyakini potensi ekonomi berbasis koperasi sanggup melahirkan entitas bisnis raksasa apabila prinsip dasar kebersamaan dijalankan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Kalau ini berjalan benar semuanya, bangsa kita akan berjalan luar biasa. Seperti beberapa negara, perusahaan-perusahaan besar hanya karena koperasi. Kebersamaan itu unsur dari negara kita,” tegas Nasim menutup keterangannya. *R102
