Lokapalanews.id | Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan 120 anggota dewan dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen, Rabu (11/11/2026).
Usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) guna diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Saan menjelaskan berkas pengajuan itu terlebih dahulu akan dibawa ke tahapan pembahasan internal sebelum ditindaklanjuti dalam forum DPR. “Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” ujar Saan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Jumlah dukungan itu jauh melampaui syarat minimal pengajuan.
Hasil rekapitulasi dokumen pimpinan DPR mencatat berkas usulan telah memenuhi ketentuan jumlah anggota maupun sebaran lintas fraksi. Aturan mewajibkan pengusul berasal dari lintas fraksi dengan batas minimal tertentu. “Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” tegas Politikus Fraksi Partai NasDem tersebut.
Rincian pengusul terdiri atas 28 anggota Fraksi PKS, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, serta masing-masing 18 anggota dari Fraksi PKB dan Fraksi Partai Demokrat. Dukungan juga berasal dari 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, masing-masing 11 anggota Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra, serta satu anggota Fraksi PAN. “Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” jelas Saan.
Landasan pengajuan hak tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal itu mengatur hak DPR menyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adapun Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat yang ketentuan lanjutannya diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR.
Saan menerangkan kaitan pasal tersebut usai menemui para anggota pengusul. “Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya. Kendati begitu, materi mengenai polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka tetap merupakan pendapat yang disampaikan para pengusul, sedangkan proses selanjutnya berjalan mengikuti ketentuan HMP di parlemen.
Agenda paripurna pada Kamis (12/11/2026) turut mencakup bahasan legislasi lain. Merujuk dokumen Agenda Rapat Paripurna yang diterima Parlementaria, salah satu mata acara yang tercantum adalah “Pengumuman Usul Penggunaan Hak Anggota DPR RI”. Di forum yang sama, parlemen juga menjadwalkan pengesahan RUU Pembentukan UU menjadi RUU Inisiatif DPR serta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik. *R101
