Lokapalanews.id | Bandung – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan jajaran reserse dan seluruh Kapolda menindak tegas praktik percaloan serta pungutan liar rekrutmen tenaga kerja di kawasan industri.
Deklarasi perang terbuka terhadap mafia pencari kerja tersebut disampaikan Suyudi saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Praktik pemerasan terhadap pelamar kerja dinilai sudah masuk kategori premanisme yang merusak iklim investasi serta mengancam kepastian hukum di daerah.
“Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum,” ujar Suyudi di Bandung.
Peluncuran operasi pemberantasan calo ini disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan PDT, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat.
Suyudi menyoroti dua pola operasi sindikat percaloan yang kerap mencekik ekonomi warga pencari kerja. Para pelaku tidak hanya bergerilya di perimeter luar kawasan industri, tetapi juga disinyalir bermain mata dengan oknum internal perusahaan.
Guna memutus mata rantai pemerasan tersebut, kepolisian menyiapkan mekanisme respons cepat berbasis aduan masyarakat. Korban maupun warga dapat melaporkan langsung praktik pungli melalui saluran bebas pulsa Call Center 110.
Kepolisian juga menggerakkan jaringan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di tingkat desa serta kelurahan untuk memantau pergerakan calo lapangan. Langkah pengawasan turut diperkuat lewat koordinasi pengetatan sistem pengamanan internal di setiap pabrik.
Suyudi meluruskan posisi institusinya dalam ekosistem ketenagakerjaan nasional. Kehadiran program Poliran dipastikan tidak mengambil alih kewenangan kementerian teknis, pemerintah daerah, maupun asosiasi dunia usaha.
Program tersebut murni berfungsi sebagai wadah fasilitator lintas sektor untuk mempertemukan pelamar kerja dengan penyalur resmi tanpa beban biaya ilegal.
“Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan,” tegas Suyudi.
Melalui integrasi penegakan hukum dan pengawasan terpadu dari tingkat desa hingga gerbang pabrik, Polri menargetkan proses rekrutmen tenaga kerja di seluruh kawasan industri berjalan transparan tanpa pungutan liar. *R103
