Lokapalanews.id | Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), serta permufakatan makar yang menyeret empat oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU.
Komitmen penegakan hukum tersebut ditegaskan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kasus ini memicu perhatian publik karena sasarannya bukan warga biasa. Aktivitas penyadapan ilegal tersebut diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga elemen masyarakat sipil.
Situasi itu bahkan turut memantik keresahan di lingkaran pimpinan tertinggi negara, termasuk Presiden RI dan jajarannya.
Dalam forum rapat di parlemen, pimpinan beserta anggota Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh bagi jajaran penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk membongkar jaringan perkara ini sampai ke akarnya.
“Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar,” ujar Suyudi kepada awak media usai rapat.
Bareskrim Polri kini bergerak mendalami konstruksi perkara berlapis. Penyidik tidak sekadar mengusut pelanggaran transaksi informasi elektronik berupa penyadapan serta penghapusan dokumen digital.
Kepolisian juga telah menerbitkan laporan polisi khusus terkait dugaan tindak pidana turut serta, perbuatan secara bersama-sama, hingga permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Penerbitan laporan baru tersebut menjadi pijakan hukum bagi penyidik untuk menelusuri peran masing-masing pihak. Seluruh rangkaian pengusutan diklaim bertumpu pada fakta hukum dan alat bukti yang dikantongi tim penyidik.
Suyudi memastikan institusinya tidak akan menutup-nutupi keterlibatan empat perwira tinggi berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Penindakan tegas menjadi jawaban atas kegelisahan publik sekaligus para korban yang hak privasinya dilanggar.
“Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal,” ungkap Suyudi.
Proses pembuktian tindak pidana siber sekaligus permufakatan makar membutuhkan ketelitian tinggi. Kompleksitas jejak digital para terduga pelaku menuntut kerja mendalam dari tim teknis kepolisian.
Menyadari tingginya ekspektasi publik terhadap transparansi kasus internal ini, pucuk pimpinan Korps Bhayangkara meminta masyarakat bersabar mengawal proses hukum.
“Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat,” tegas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Sebelumnya, dalam sesi Rapat Kerja tertutup maupun terbuka bersama Komisi III DPR RI, jajaran petinggi Polri telah memaparkan peta perkembangan penyidikan secara rinci. Pemaparan itu mencakup kronologi awal terungkapnya praktik akses ilegal, penghapusan barang bukti elektronik, hingga indikasi permufakatan makar yang melibatkan keempat perwira tersebut.
Penyidik Bareskrim Polri terus mengumpulkan keterangan saksi dan bukti digital guna merampungkan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan. *R103
