Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menegaskan kedisiplinan fiskal negara wajib dipertahankan secara konsisten dengan menjaga batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Wacana pelebaran defisit melampaui angka tersebut dinilai masih sebatas wacana. Belum ada pembahasan tingkat lanjut secara resmi di parlemen.
Pemerintah sendiri menetapkan target defisit dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 sebesar 2,4 persen PDB. Patokan tersebut merujuk langsung pada arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 14 Agustus 2026 lalu.
Kementerian Keuangan pada September 2026 juga menegaskan komitmen mempertahankan batas maksimum 3 persen sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Batas ini menjadi jangkar stabilitas ekonomi makro.
Harris memperingatkan risiko fiskal yang mengintai di balik pelonggaran batas anggaran. Lonjakan utang baru siap menerpa perekonomian nasional.
“Sehingga saya melihat bahwa kita harus tetap mempertahankan disiplin fiskal, yaitu defisit sebesar 3 persen. Kita tidak mendukung untuk pelebaran defisit paling tidak sampai saat ini karena tentu ini tetap kita harus disiplin,” ujar Harris saat ditemui Parlementaria jelang Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2026).
Lonjakan kebutuhan pembiayaan melalui instrumen utang akan memperberat beban kas negara. Tekanan pasar kian menanjak tajam. Biaya pembiayaan negara membengkak.
Politisi PDI-Perjuangan ini membeberkan kalkulasi finansial yang menuntut kehati-hatian ekstra. Pendapatan negara saat ini berada di kisaran Rp3.300 triliun. Namun, beban pembayaran bunga utang sudah menyedot anggaran sekitar Rp600 triliun.
Besaran pembayaran bunga utang tersebut setara dengan 20 persen dari total penerimaan negara. Kondisi ini juga mencaplok sekitar 74 persen dari total utang baru yang mencapai Rp800 triliun.
“Artinya adalah dari Rp800 triliun utang baru, Rp600 triliunnya sudah digunakan untuk membayar bunga atas utang. Maka kalau defisit diperlebar artinya adalah utang diperbesar maka generasi mendatang yang akan menanggung beban utang ini,” tegasnya.
Dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah tetap berjalan penuh tanpa surut. Namun, mekanisme pembiayaannya wajib berpijak pada realitas kemampuan kas negara. Ruang fiskal harus dikelola secara ketat tanpa kompromi.
Arah kebijakan jangka panjang menuntut pencapaian anggaran berimbang (balance budget). Defisit harus ditekan secara bertahap mendekati titik nol. Konsistensi pemerintah menjadi kunci utama keselamatan ekonomi nasional di masa mendatang.
“Saya yakin Presiden juga akan tetap konsisten dengan apa yang beliau nyatakan yaitu mengarah kepada balance budget. Atau defisit malah nantinya secara bertahap diusahakan untuk mendekati nol,” pungkas Harris menutup pembicaraan. *R102
