Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendesak Bank Indonesia membenahi penyaluran program pemberdayaan UMKM dan beasiswa vokasi agar tepat sasaran dalam rapat kerja di Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dinilai masih menumpuk pada kelompok tertentu.
Puteri mengkritik lemahnya pemetaan dan koordinasi antara Bank Indonesia, kementerian, lembaga, perbankan, serta pemerintah daerah. Akibatnya, banyak UMKM lain justru luput dari jangkauan program pendampingan hingga gagal naik kelas.
“Jadi tidak itu-itu saja yang dibantu, sementara yang lainnya masih belum bisa naik kelas, karena belum mendapatkan akses program-program UMKM dari BI dan juga kementerian lainnya. Itu harapan kami,” ujar Puteri di hadapan Gubernur BI Destry Damayanti di Gedung Nusantara.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut meminta BI segera membangun mekanisme koordinasi terukur dan pemetaan program bersama lintas instansi. Langkah ini penting demi memperluas jangkauan pembinaan ke pelaku usaha baru.
Sorotan Puteri berlanjut pada program beasiswa vokasi milik bank sentral.
Berdasarkan masukan dari sektor industri di daerah pemilihannya, jurusan dan kompetensi vokasi yang disalurkan BI kerap tidak selaras dengan kebutuhan nyata pasar kerja lokal.
Puteri mendorong BI menggandeng pemerintah daerah untuk memetakan jenis keterampilan yang benar-benar dicari industri. Penyelarasan ini diperlukan agar para lulusan dapat langsung terserap ke dunia kerja tanpa hambatan.
“Saya berharap seluruh programnya Bank Indonesia ini terkoordinasi dengan baik dengan Pemda setempat sehingga apa yang diberikan beasiswanya itu sesuai dengan jenis lapangan pekerjaan atau tenaga kerja yang memang dibutuhkan oleh daerah sekitarnya,” tegas Puteri. *R101
