Lokapalanews.id | Melihat pengumuman kelulusan harusnya jadi momen paling bahagia bagi anak muda. Bayangkan, sudah berjuang keras belajar siang malam, lalu dinyatakan lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP. Tapi, realitanya tidak selalu berakhir dengan perayaan syukuran.
Banyak calon mahasiswa justru memilih mundur teratur setelah melihat angka UKT yang tertera di surat penerimaan. Ini bukan karena mereka malas, tapi karena kantong keluarga yang menjerit. Fenomena ini membuat saya merenung, apakah perguruan tinggi kini sudah berubah jadi restoran mewah?
Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono mengomentari soal karut-marut ini. Ia baru saja melakukan kunjungan kerja spesifik di Yogyakarta kemarin, 9 Juli 2026. Sorot matanya tajam saat membahas nasib anak bangsa yang terancam putus asa sebelum memulai kuliah.
Ia mengatakan, kita sering terjebak dalam prasangka bahwa pekerjaan orang tua adalah patokan mutlak. Padahal, status ASN golongan 1, 2, atau 3 tidak menjamin hidup mereka lantas berkecukupan untuk menyekolahkan anak. Apalagi jika dalam satu keluarga ada dua anak yang masuk PTN secara bersamaan.
Repotnya, beban biaya yang dibebankan ke mahasiswa itu terasa sangat berat. Sangat berat. Juliyatmono menegaskan bahwa pemerintah harus segera turun tangan memberikan intervensi nyata, bukan sekadar basa-basi kebijakan.
Lalu, di mana masalah sebenarnya? Menurut pengamatan saya dan masukan dari Pak Juliyatmono, akar masalahnya ada pada dukungan negara yang masih setengah hati. Pemerintah sepertinya belum sepenuhnya mampu menanggung biaya operasional perguruan tinggi negeri kita.
Kalau pemerintah punya cukup duit untuk membiayai operasional kampus secara penuh, tentu biaya kuliah akan jadi sangat murah. Bahkan, bukan mustahil jika pendidikan tinggi bisa digratiskan sepenuhnya untuk rakyat. Tapi, nyatanya kita masih harus berdebat soal angka UKT yang terus merangkak naik.
Bagaimana dengan anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBN itu. Katanya, pembahasan anggaran harus lebih fokus dan strategis agar tidak bocor ke hal-hal yang kurang mendesak. Pendidikan tinggi itu investasi paling strategis untuk memutus rantai kemiskinan yang membelenggu negeri ini.
Jika kualitas SDM kita ingin melompat jauh, ya jangan dipersulit aksesnya dengan biaya yang selangit. Anggaran 20 persen itu seharusnya dikelola lebih cerdas agar PTN bisa menurunkan UKT ke level serendah mungkin. Jangan sampai kampus negeri justru menjadi tempat eksklusif bagi mereka yang berduit saja.
Kita butuh komitmen yang lebih serius dalam merumuskan undang-undang pendidikan ke depan. Pemerintah tidak boleh lagi menjadikan keterbatasan dana sebagai alasan klasik untuk membebani mahasiswa. Dunia berubah begitu cepat, tapi kok cara kita memandang pendidikan masih terasa macet.
Pendidikan bukan sekadar komoditas dagang yang bisa diatur harga pasarannya. Ia adalah napas masa depan negara ini yang seharusnya dijaga, bukan justru dicekik pelan-pelan. Kalau pintu gerbang ilmu pengetahuan saja sudah dikunci dengan harga, bagaimana kita bisa berharap pada kemajuan bangsa?
Mungkin saatnya kita bertanya kembali, untuk siapa sebenarnya pendidikan ini dibangun? *yas
