Lokapalanews.id | Jakarta – Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dalam mengusut kasus korupsi batu bara. Langkah ini mendapat apresiasi setelah penyidik melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi untuk mengungkap praktik rasuah. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa seluruh fraksi sepakat mengawal proses hukum tersebut agar berjalan transparan.
Menakar Dampak Kerusakan Akibat Praktik Lancung
Dukungan politik ini mengemuka dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 9 Juli 2026. Habiburokhman menilai tindak pidana korupsi sektor batu bara memiliki dampak yang sangat luas bagi publik. Bukan sekadar menggerogoti keuangan negara, praktik ini ditengarai memicu krisis pasokan listrik di sejumlah daerah.
Korupsi tersebut disinyalir menjadi biang keladi pemadaman listrik yang merugikan masyarakat luas dan sektor ekonomi. “Korupsi batu bara bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berdampak pada pemadaman listrik yang menyusahkan masyarakat,” ungkap Habiburokhman. Ia memastikan Komisi III akan terus mengawasi jalannya penyidikan agar tetap sesuai koridor hukum.
Kortas Tipikor Polri saat ini sedang menjalankan skema joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kerja sama ini bertujuan mempercepat penyidikan tiga perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang saling terkait. Penyidikan difokuskan pada pemenuhan pasokan batu bara yang diduga memicu blackout atau pemadaman total di wilayah Sumatera.
Menyisir Gurita Perkara dari PLN hingga BUMN
Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Totok Suharyanto, memaparkan cakupan perkara yang sedang ditangani penyidik. Selain kasus batu bara PLN, penyidik juga mendalami dugaan korupsi pengelolaan dana ASABRI periode 2020 hingga 2025. Fokus lainnya adalah penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI, anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.
Operasi ini bukan sekadar penegakan hukum biasa, melainkan upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Hingga saat ini, penyidik terus bergerak menelusuri aset dan dokumen di berbagai lokasi untuk memperkuat bukti. Polisi belum memberikan keterangan resmi mengenai siapa saja pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara-perkara tersebut.
Proses hukum ini kini menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam menuntaskan perkara besar secara akuntabel. Publik menunggu hasil akhir dari skema investigasi gabungan yang kini sedang berjalan intensif. Keberhasilan mengungkap aktor intelektual di balik skandal ini akan menjadi tolok ukur integritas aparat dalam memberantas korupsi. *R103
