Jakarta – Komisi III DPR RI mendesak revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat mekanisme penyelesaian perkara yang lebih modern. Dua hal penting…
#sistem-peradilan-pidana
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.