Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang…
KUHAP Baru harus Kuatkan “Restorative Justice” dan “Plea Bargaining”
Jakarta – Komisi III DPR RI mendesak revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat mekanisme penyelesaian perkara yang lebih modern….