Lokapalanews.id | Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berpartisipasi dalam Pameran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 sebagai upaya mempercepat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pameran ini diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel, Jakarta, pada 14–16 Oktober 2025.
Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, di Jakarta, Selasa (14/10), menyampaikan bahwa upaya ini selaras dengan amanat UUD 1945. Dasar hukum UU KIP menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara terbuka.
Menurut Bayu Aji, sistem pemerintahan harus mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima, baik dalam bentuk barang publik, jasa publik, maupun pelayanan administratif.
“Kegiatan ini bertujuan mendorong percepatan implementasi UU KIP dan menjadi bagian dari edukasi pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik,” kata Bayu Aji.
Pameran KIP 2025 mengangkat tema “Membangun Akses Informasi untuk Kemandirian Indonesia dan Berdaya Saing Global.” Kegiatan ini menyasar masyarakat umum dan badan publik. Bagi masyarakat, pameran menjadi sarana menambah wawasan dan mempermudah akses informasi yang transparan. Bagi badan publik, kegiatan ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk saling belajar mengenai produk, inovasi, dan layanan informasi, guna meningkatkan kualitas layanan internal.
Kepala Biro Komunikasi Kemenpar, Indri Wahyu Susanti, menambahkan bahwa Kemenpar turut menghadirkan berbagai informasi penting yang harus diketahui masyarakat dalam pameran tersebut.
“Pameran ini menjadi wadah bagi badan publik untuk menampilkan produk, inovasi, dan layanan informasi publik yang dimilikinya, sekaligus memberikan kemudahan akses serta pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat,” ujar Indri.
Selain pameran, kegiatan ini juga dirangkai dengan Information Transparency Award 2025, yakni ajang penghargaan bagi badan publik yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan keterbukaan informasi secara transparan dan berkelanjutan. *R104
