Lokapalanews.id | Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Indonesia Sustainable Tourism Council mendesak perombakan tata kelola pariwisata nasional demi mengatasi kejenuhan destinasi, Kamis (27/8/2026). Angka kunjungan tinggi tak lagi jadi ukuran. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seirama dengan perlindungan ekologi dan kebudayaan lokal.
Transformasi Tata Kelola Pariwisata
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pertumbuhan ekonomi semata tidak lagi cukup. Lingkungan dan sosial wajib diselamatkan. “Indonesia memiliki kekayaan alam, budaya, dan keragaman destinasi yang menjadi kekuatan besar pariwisata nasional,” ujarnya secara virtual.
Pendekatan berbasis data menjadi harga mati. Alih-alih mengejar kuantitas semata, kapasitas destinasi kini diuji ketat. Kolaborasi lintas sektor digenjot untuk meredam dampak buruk pariwisata masif.
Rekonstruksi Mass Tourism dan Kerangka ALCIS
Tekanan daya dukung atau carrying capacity sudah di ambang batas. Bali menjadi contoh nyata karut-marut alih fungsi lahan dan kemacetan kronis.
Dekan Fakultas Pariwisata UPH, Diena Mutiara Lemy, menyebut pariwisata massal tidak boleh dihapus total. Model ekstraktifnya yang wajib direkonstruksi. Kerangka ALCIS ditawarkan sebagai solusi. Attractiveness, localness, competitiveness, inclusiveness, hingga sustainability menjadi fondasi merajut ekosistem baru. Warga lokal wajib memegang kendali rantai nilai.
Ancaman Ekosistem Bahari dan Ketahanan Holistik
Indikator sukses pariwisata bergeser radikal. Guru Besar USU, Nurlisa Ginting, mengingatkan pentingnya perencanaan tata ruang yang rigid agar pariwisata bergerak ke arah regeneratif. Indikator tradisional jumlah kunjungan resmi ditinggalkan. Kesehatan lingkungan dan vitalitas budaya menjadi taruhan.
Senada dengan itu, Guru Besar FPIK Unsrat, Winda Mercedes Mingkid, memperingatkan ancaman ekologis di wisata bahari. Arus wisatawan tanpa kendali merusak pesisir. Zonasi ruang laut yang tegas menjadi kunci penyelamatan mutlak bagi masa depan bahari Nusantara. *R106
