Lokapalanews.id | Malam ini kopi saya nyaris dingin memandangi dua gambar jalan aspal biru yang berkelok tajam. Di sebelahnya ada dokumen telaah hukum mengenai wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terhadap kasus Gibran berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
Gambar itu bukan peta jalur mudik. Itu infografis alur HMP di parlemen hingga proses pemberhentian presiden atau wakil presiden di MPR RI sesuai UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
Garisnya meliuk bagai tanjakan gunung. Ada sepuluh pos pemeriksaan menuju garis finis.
Kita mulai menghitung dari pos pertama alur DPR. Untuk menyalakan mesin ini, cukup 25 anggota DPR yang mengajukan usul lengkap dengan materi dan bukti sah sesuai Pasal 79 ayat (4) huruf c serta Pasal 210 ayat (1) serta ayat (2) huruf c UU MD3.
Dua puluh lima. Enteng sekali.
Tapi di pos kedua, napas langsung berat. Usul wajib disetujui rapat paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga anggota DPR dan didukung minimal dua pertiga yang hadir menurut Pasal 210 ayat (3) UU MD3.
Lolos dari situ, DPR membentuk pansus yang mencakup unsur semua fraksi sesuai Pasal 212 UU MD3.
Pansus bekerja maksimal 60 hari kerja untuk melapor ke paripurna. Di pos kelima, paripurna kembali memungut suara dengan syarat kuorum dan dukungan dua pertiga sebelum diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau laporan ditolak, proses berakhir.
Membaca telaah hukum UUD 1945 itu, saya paham kenapa jalannya berliku. Konstitusi sengaja membangun barikade politik pertama yang sangat berat.
Tujuannya agar pemakzulan tak dipakai sembarangan oleh kelompok minoritas yang kalah pemilu. Syarat super-majority memaksa konsensus lintas fraksi yang masif akibat krisis konstitusional yang nyata.
Padahal, Pasal 7B UUD 1945 melegitimasi HMP sebagai fungsi pengawasan sah DPR. Proses parlemen ini pun dibedakan dari kerja penyidik pidana biasa.
Repotnya, Pasal 7A UUD 1945 mengunci alasan pemberhentian secara limitatif. DPR dilarang mengajukan usul pemberhentian cuma karena ketidaksepakatan kebijakan politik.
Alasannya terbatas pada pelanggaran hukum: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Kuncinya ada pada kata “terbukti”. Paradigma pemakzulan digeser dari proses politis semacam mosi tidak percaya di sistem parlementer menjadi proses hukum tata negara yang objektif. Bukan sekadar asumsi politik.
Maka, pos keenam di ujung kelokan DPR berujung di MK. Telaah hukum tadi menyebut MK sebagai penyaring hukum atau legal filter pencegah tirani mayoritas di parlemen.
Sebesar apa pun kekuatan DPR, mereka tak bisa langsung membawa usul pemberhentian ke MPR tanpa legitimasi yudisial dari MK.
MK juga dikejar waktu. Pasal 7B UUD 1945 mewajibkan hakim memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya paling lama 90 hari sejak permintaan DPR diterima.
Batas waktu itu menjamin kepastian hukum dan stabilitas agar pemerintahan tak lumpuh dan memicu krisis ekonomi-politik. Jika MK memutus tidak terbukti, usul berhenti total sesuai Pasal 215 ayat (2) UU MD3.
Lain cerita bila MK menyatakan terbukti. Jalan biru di infografis kedua bersambung ke pos ketujuh.
Putusan MK yang mengikat menjadi senjata hukum DPR untuk menggelar paripurna lagi dan mengirim usul pemberhentian ke MPR menurut Pasal 7B ayat (5) UUD 1945 serta Pasal 215 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (2) UU MD3.
Bola kembali masuk gelanggang politik tertinggi. Di pos kedelapan, MPR wajib bersidang paling lambat 30 hari sejak usul DPR diterima.
Di pos kesembilan, pimpinan MPR mengundang presiden dan/atau wakil presiden memberi penjelasan sesuai Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 serta Pasal 38 ayat (1)–(2) UU MD3. Jika tidak hadir, MPR tetap mengambil keputusan.
Anehnya, putusan terbukti dari MK belum otomatis memberhentikan pejabat. Di pos kesepuluh, MPR memasang syarat kuorum tertinggi dalam UUD 1945, bahkan melampaui syarat amandemen konstitusi.
Paripurna MPR sah bila dihadiri minimal tiga perempat seluruh anggota – gabungan DPR dan DPD – dan disetujui minimal dua pertiga yang hadir. Bila kuorum gagal atau MPR memutuskan tidak memberhentikan, tugas berlanjut hingga akhir masa jabatan sesuai Pasal 39 ayat (1)–(3) UU MD3.
Coba bayangkan kalau sebelum MPR memutus, pejabat itu mengundurkan diri. Sesuai Pasal 40 UU MD3, sidang tidak dilanjutkan.
Saya menatap lagi sisa kopi yang dingin dan sepuluh pos aspal biru itu. Wacana politik gampang meluncur di udara, sementara pagar konstitusi berdiri berlapis-lapis.
Dari 25 tanda tangan menuju tiga perempat kursi MPR, tanjakannya terjal sekali. Kira-kira, napas politiknya kuat sampai tikungan ke berapa? *yas
