Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak pemerintah mengoptimalkan alokasi anggaran fungsi Ketertiban dan Keamanan Rp259,3 triliun dalam RAPBN 2027 untuk membongkar jaringan bandar judi online dan narkotika, Rabu (26/8/2026). Negara melarang keras anggaran jumbo tersebut sekadar dihabiskan untuk menambah kuota penangkapan pelaku lapangan kelas teri.
Politisi Fraksi PKB itu menilai indikator kinerja aparat penegak hukum wajib bergeser secara radikal. Alih-alih mengejar kuota jumlah perkara, ukuran keberhasilan ditentukan oleh kemampuan memutus mata rantai pengendali utama dan aliran dana gelap.
Aparat penegak hukum harus membentuk investigasi keuangan gabungan demi melacak transaksi haram yang menghidupkan sindikat. Penelusuran aset kejahatan wajib berjalan serentak bersamaan dengan penangkapan fisik di lapangan.
“Penyelidikan transaksi harus dimulai bersamaan dengan penangkapan, bukan menunggu perkara pokok selesai,” tegas Abdullah.
Kementerian dan lembaga terkait juga diminta memperbarui daftar target bernilai tinggi secara nasional. Pemutakhiran data ini menutup celah bagi jaringan lama untuk terus bergerak menggunakan harta jarahan sebelumnya.
“Keberhasilannya harus terlihat dari berapa bandar yang kehilangan jaringan, berapa aliran uang yang diputus, dan berapa aset kejahatan yang tidak lagi bisa dipakai untuk membiayai operasi berikutnya,” pungkas Abdullah. *R103
