Lokapalanews.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan penekanan keras mengenai integritas kepemimpinan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Berbicara di hadapan hampir seluruh jajaran pemangku kebijakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026), Kepala Negara menegaskan bahwa pengabdian kepada rakyat harus berada di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan.
Dalam arahannya, Presiden menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh harapan besar pada hadirnya kepemimpinan yang adil dan jujur. Menurutnya, masyarakat mendambakan pemimpin yang bekerja secara konkret demi kesejahteraan umum, bukan mereka yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Prabowo menyebut rakyat secara terbuka tidak menyukai figur pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya selama menjabat.
Presiden menjelaskan bahwa Indonesia sering dijuluki sebagai the impossible nation karena kompleksitas dan keragamannya. Menghadapi tantangan tersebut, ia mewajibkan setiap pejabat negara, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk memiliki pemahaman sejarah yang mendalam. Pengetahuan akan latar belakang Nusantara dari Sabang sampai Merauke dinilai krusial agar pemimpin mampu mengambil keputusan yang selaras dengan jati diri bangsa.
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa negara ini berdiri di atas fondasi pengorbanan rakyat yang sangat besar. Oleh karena itu, mandat kekuasaan yang saat ini berada di tangan pemerintah pusat dan daerah sejatinya adalah alat untuk berbakti kepada pemberi mandat tersebut. Ia menekankan bahwa prinsip pengabdian sering kali mudah diucapkan dalam pidato, namun tantangan sebenarnya terletak pada pembuktian melalui kebijakan nyata yang menyentuh masyarakat.
Pertemuan strategis ini menjadi momentum bagi Presiden untuk bertatap muka langsung dengan sekitar 99 persen jajaran pemerintahan dari seluruh penjuru Indonesia. Melalui konsolidasi nasional ini, Prabowo berharap terbangun frekuensi yang sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.
Presiden menutup arahannya dengan komitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menegaskan kembali bahwa posisi pemimpin bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan beban tanggung jawab untuk menjaga kehormatan bangsa dan memastikan kehidupan rakyat tetap tenteram serta harmonis. *R101
