Lokapalanews.id | Jakarta – Ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Timur Tengah, termasuk gangguan jalur perdagangan di Selat Hormuz, dipastikan tidak menggoyahkan ketahanan pangan nasional. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa stok 11 komoditas pangan pokok strategis Indonesia saat ini berada dalam kondisi surplus dan jauh dari ancaman distorsi pasokan global.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menjelaskan bahwa Indonesia belum merasakan dampak langsung dari konflik tersebut terhadap urusan perut rakyat. Hal ini dikarenakan peta jalan impor Indonesia untuk komoditas yang belum swasembada tidak bersinggungan langsung dengan titik konflik di Selat Hormuz. Berdasarkan proyeksi neraca pangan hingga Juni 2026, ketersediaan bahan pokok di dalam negeri masih sangat mencukupi.
“Untuk 11 bahan pokok penting, secara neraca dan ketersediaan sangat cukup. Kebetulan komoditas yang masih impor seperti kedelai didatangkan dari Amerika, daging kerbau dari India, sapi dari Australia, dan bawang putih dari China. Jalur distribusinya tidak melewati Selat Hormuz, sehingga pengaruhnya sangat kecil,” ujar Sarwo saat menerima kunjungan peserta didik Sespimti Polri di Jakarta, Senin (27/4).
Optimisme pemerintah juga didasari pada data Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Hingga minggu keempat April 2026, terjadi tren penurunan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mencatat hanya tinggal 13 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, menyusut dari sebelumnya 15 provinsi pada pekan ketiga.
Penurunan serupa terjadi di tingkat kabupaten dan kota. Dari 137 daerah yang mencatatkan kenaikan harga pada pekan ketiga April, kini jumlahnya berkurang menjadi 126 daerah. Tren penurunan yang konsisten sejak awal bulan ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di pasar mulai membuahkan hasil positif di tengah sentimen negatif global.
Sementara itu, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa Indonesia secara teknis telah mencapai status swasembada pangan. Sesuai konsensus FAO, sebuah negara dikatakan swasembada jika angka impor maksimal hanya 10 persen dari total kebutuhan. Saat ini, ketergantungan impor Indonesia untuk 11 pangan pokok hanya berada di angka 5,1 persen.
Dari total produksi nasional yang mencapai 73,7 juta ton per tahun, Indonesia hanya mengimpor sekitar 3,5 juta ton komoditas tertentu, seperti kedelai, bawang putih, dan daging sapi. Angka ini dinilai sangat kecil dibandingkan total konsumsi tahunan masyarakat yang mencapai 68,7 juta ton. Bahkan, untuk komoditas beras, pemerintah memproyeksikan nol impor sepanjang tahun 2025 berkat produksi yang mencapai 34,69 juta ton.
Kondisi pangan yang stabil ini berdampak langsung pada kesejahteraan produsen di hulu. Nilai Tukar Petani (NTP) nasional tercatat konsisten berada di atas angka 120 sejak pertengahan 2024. Puncaknya, pada Februari 2026, NTP mencapai indeks tertinggi dalam tujuh tahun terakhir yakni 126,11. Pemerintah berkomitmen terus menjaga fluktuasi harga agar tetap adil bagi petani namun tetap terjangkau bagi konsumen di tengah ketidakpastian dunia. *R102
