Lokapalanews.id | New Delhi – Presiden Prabowo Subianto menyuarakan tiga pesan kunci mengenai kedaulatan nasional hingga persatuan Global South pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).
Kepala Negara membeberkan pandangan strategis tersebut dalam sesi terbatas bertajuk “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”. Indonesia menuntut perbaikan tata kelola dunia agar jauh lebih berkeadilan bagi seluruh bangsa.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, poin pertama menitikberatkan pada kemandirian dan ketahanan nasional. Fondasi negara wajib berakar kokoh dari pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya.
“Kekuatan sebuah negara bermula dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, yakni pangan, energi, dan pendidikan,” tegas Teddy menirukan ucapan Presiden dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Tiga Pesan Tegas Prabowo di KTT BRICS
DPR Desak Roadmap Pemberantasan KKB Papua
Perkuat Aset Negara, KPK Tarik 12 Jaksa
RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Kekuasaan
Enam Tersangka Live Streaming Pornografi Diringkus
Bareskrim Terapkan Moratorium Konflik Agraria
BGN Tutup Ribuan Dapur MBG
PPATK Ungkap Ribuan Pegawai Kemensos Main Judol
Kemandirian tersebut membebaskan Indonesia dari cengkeraman dikte kekuatan asing. Pangan, energi, dan pendidikan bukan sekadar urusan domestik semata, melainkan perisai utama dalam percaturan geopolitik global. Fondasi ini menentukan arah kepentingan nasional secara mandiri.
Pesan kedua menyasar urgensi penguatan persatuan negara-negara berkembang atau Global South. Kepala Negara menghidupkan kembali roh Konferensi Asia-Afrika di panggung internasional modern.
“Bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh,” ujar Teddy mengutip pepatah yang disuarakan Presiden Prabowo. Solidaritas kolektif menjadi senjata ampuh menghadapi dinamika dunia yang kian kompleks. Persamaan nasib membuat negara-negara berkembang berdiri setara.
Masuk ke pesan ketiga, Indonesia menyoroti kekuatan demografi BRICS yang menopang separuh populasi bumi. Potensi raksasa itu wajib dikonversi menjadi kolaborasi nyata lintas sektor.
Kolaborasi konkret harus mendobrak hambatan pasokan pangan, energi, hingga konektivitas pasar modal, sumber daya, teknologi, dan pengetahuan. Negara-negara berkembang berhak menikmati peluang pembangunan yang lebih besar dan merata.
Bersamaan dengan itu, Indonesia mendesak reformasi total tata kelola multilateral global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) wajib dirombak agar kian representatif dan responsif terhadap tantangan zaman.
“PBB harus tetap menjadi pusat sistem multilateral, namun perlu diperkuat agar lebih representatif, responsif, dan mampu menghadirkan hasil konkret bagi masyarakat dunia,” lanjut Seskab Teddy.
Melalui keanggotaan di forum tersebut, Indonesia menegaskan komitmen penuh untuk terus bergerak aktif mewujudkan tatanan dunia yang setara, adil, dan damai bagi seluruh umat manusia. *R101
