Lokapalanews.id | Jakarta – Indonesia seolah baru saja memecahkan rekor yang selama bertahun-tahun menjadi momok: pertumbuhan ekonomi yang mandek di angka 5 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 melonjak ke angka 5,61 persen. Angka ini tidak hanya melampaui proyeksi pemerintah sebesar 5,39 persen, tapi juga menjadi yang tertinggi sejak badai pandemi berlalu.
Di balik angka-angka optimistis tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan soal dapur kebijakannya. Purbaya rupanya tidak menggunakan cara-cara konvensional yang kaku. Ia memilih strategi ganda: “memaksa” kementerian belanja dan mengguyur perbankan dengan uang tunai.
Ancaman Halus untuk Kementerian
Masalah klasik birokrasi Indonesia adalah anggaran yang menumpuk tak terpakai hingga akhir tahun. Purbaya paham betul bahwa jika pemerintah tidak belanja, mesin ekonomi akan kehilangan bensin.
“Saya gebuk-gebuk sedikit lah,” ujar Purbaya dalam sebuah wawancara televisi, Kamis (14/5).
“Gebukan” yang dimaksud bukan dalam arti fisik, melainkan sanksi anggaran yang nyata. Ia memberikan ancaman halus kepada kementerian yang lambat menyerap dana: jika anggaran tidak segera dibelanjakan untuk kepentingan publik, maka pagu anggaran tahun depan akan dipotong. Di mata Purbaya, belanja pemerintah adalah pemantik utama yang harus menyala lebih dulu sebelum sektor lain mengikuti.
Taruhan Rp200 Triliun
Namun, mesin ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan satu silinder pemerintah. Sektor swasta dan rumah tangga harus ikut bergerak. Di sinilah Purbaya mengambil langkah berisiko yang sempat menuai kritik dari para ekonom: memindahkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan komersial.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan likuiditas atau ketersediaan uang tunai di pasar tetap melimpah. Dengan uang yang banyak di bank, diharapkan sektor swasta lebih mudah mendapatkan akses kredit untuk ekspansi usaha.
“Banyak ekonom yang bilang itu tidak ada gunanya. Mereka tidak tahu bahwa itu strategi untuk menghidupkan permintaan domestik,” tuturnya.
Hasilnya mulai terlihat sejak akhir 2025. Konsumsi rumah tangga dan aktivitas bisnis swasta merangkak naik, mengerek angka pertumbuhan dari 5,39 persen di akhir tahun lalu menjadi 5,61 persen di awal tahun ini. Purbaya menyebut fenomena ini sebagai keberhasilan keluar dari “kutukan 5 persen”.
Membereskan Sumbatan Investasi
Selain urusan uang, pemerintah kini tengah berfokus pada perbaikan iklim usaha melalui Satgas Debottlenecking. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, satgas ini bertugas menyisir aturan-aturan yang tumpang tindih dan menghambat investasi.
“Sepertinya sudah akan membaik ke depan iklim bisnisnya. Dampaknya mungkin setahun ke depan akan kelihatan berbeda,” kata Purbaya optimistis.
Meski angka 5,61 persen adalah kabar baik, tantangannya adalah konsistensi. Menghidupkan mesin ekonomi melalui suntikan likuiditas dan paksaan belanja adalah satu hal, namun menjaga mesin tersebut tetap berlari kencang tanpa mengalami “panas berlebih” atau inflasi adalah tugas berat berikutnya bagi Lapangan Banteng.
Bagi Purbaya, ini baru permulaan. Targetnya jelas: memastikan kontribusi sektor swasta menjadi lebih dominan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak lagi sekadar bergantung pada APBN. *R102
