Lokapalanews.id | Jakarta – Badan Gizi Nasional menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di dinas kesehatan daerah masing-masing pada Senin, 7 September 2026. Langkah drastis itu diambil tanpa kompromi.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi merupakan harga mati dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pengawasan ketat diberlakukan menyusul temuan potensi risiko kesehatan publik yang mengancam para penerima manfaat di berbagai daerah.
Pemeriksaan masif dilakukan setelah lembaganya berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Kesehatan. Hasil penelusuran lapangan menunjukkan ribuan fasilitas pengolahan pangan tersebut membandel dari ketentuan hukum yang telah digariskan pemerintah pusat.
Alih-alih mengurus perizinan resmi, para pengelola justru mengabaikan kewajiban administratif paling dasar. Sudaryono memastikan ribuan dapur itu murni mangkir dari pendaftaran, bukan sekadar terkendala lamanya proses birokrasi ataupun kekurangan persyaratan teknis di lapangan.
“Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali,” tegas Sudaryono saat menyampaikan keterangan resmi.
Peta sebaran pelanggaran tersebut terbagi secara rinci ke dalam tiga wilayah operasional utama di berbagai daerah nusantara. Rincian administratif menunjukkan terdapat 351 dapur SPPG di Wilayah 1, sebanyak 1.417 dapur SPPG di Wilayah 2, serta 231 dapur SPPG di Wilayah 3.
Sebelum tindakan penyegelan sementara ini diputuskan secara resmi, BGN melakukan penyisiran ketat terhadap total awal 27.485 dapur SPPG. Angka tersebut kemudian disaring dan ditetapkan sementara menjadi 27.022 dapur operasional yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia.
Pembaruan data krusial itu tercatat berdasarkan hasil sinkronisasi bersama Kementerian Kesehatan per Senin, 7 September 2026, tepat pukul 17.00 WIB. Angka tersebut menjadi pijakan hukum utama bagi tim pengawas untuk melakukan penindakan administratif di lapangan.
Program Makan Bergizi Gratis menuntut standar operasional yang bersih, higienis, dan steril dari segala bentuk kontaminasi. Kelalaian administrasi sekecil apa pun dinilai berisiko fatal bagi kesehatan masyarakat luas.
Seluruh fasilitas yang ditutup kini berada dalam status investigasi mendalam oleh tim khusus. Penutupan paksa ini memastikan aspek keamanan pangan dan keselamatan jutaan anak serta masyarakat penerima manfaat tidak boleh dikorbankan demi dalih apa pun.
Kebijakan tegas tersebut sekaligus membuktikan bahwa perluasan cakupan program prioritas nasional harus berjalan seimbang antara kuantitas distribusi dan kualitas higienitas. Aspek kesehatan pangan tidak boleh diabaikan oleh para penyelenggara di tingkat akar rumput.
Evaluasi berkala terus digulirkan secara transparan dan akuntabel. BGN memastikan standar pengawasan ketat ini sejalan dengan visi besar Asta Cita dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional melalui tata kelola pemerintahan yang efektif. *R105
