Lokapalanews.id | Pernahkah Anda membayangkan, niat mulia memberi makan gratis justru tersandung urusan dapur yang kotor?
Repotnya, niat menyehatkan anak negeri malah dinodai ulah sebagian abdi negara yang kurang awas.
Padahal, urusan perut anak-anak tidak boleh main-main.
Senin kemarin, Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menggebrak meja kerjanya di Jakarta.
Tanpa kompromi, ia langsung menutup sebanyak 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang terbukti melanggar standar prosedur operasional.
Saya terkesan dengan ketegasannya kali ini.
Ratusan dapur yang gulung tikar itu tersebar di berbagai penjuru nusantara.
Ada sebanyak 98 dapur di Sumatera, lalu ada 424 dapur di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua.
Tidak ketinggalan, ada 311 dapur serupa di Pulau Jawa dan Madura.
Saya tanya dia, kenapa ditutup serentak begitu?
Katanya, pelanggarannya sudah kelewatan batas dan membahayakan keselamatan publik.
Mulai dari makanan yang tidak higienis, munculnya kasus keracunan, kualitas sajian yang jauh dari standar, hingga urusan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang mangkrak.
Lalu, Sudaryono memastikan satu hal penting yang membuat para pengusaha nakal gigit jari.
Dapur yang di-suspend itu tidak akan dibayar sepeser pun oleh negara.
Beda cerita dengan praktik masa lalu yang katanya di-suspend tapi uangnya tetap cair.
Sekarang aturannya jelas, kalau melanggar ya kantong kosong.
Tapi bersih-bersih ini tidak berhenti hanya pada bangunan dapurnya saja.
Kepala BGN juga memecat ratusan pegawai non-aparatur sipil negara yang dianggap ikut bermasalah.
Total ada 261 orang yang dihentikan operasionalnya, terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.
Angka yang lumayan besar untuk sebuah pembersihan internal.
Sanksi tegas juga menimpa kalangan pegawai negeri sipil di lingkungan badan tersebut.
Ada 9 orang abdi negara yang ketahuan melakukan pelanggaran berat dan besar kemungkinan langsung dipecat.
Selain itu, tercatat pula 39 pegawai negeri yang diganjar hukuman disiplin ringan berupa mutasi, demosi, sanksi administrasi, hingga peringatan keras.
Saya merenung sejenak membaca daftar sanksi bertubi-tubi itu.
Ternyata memimpin lembaga baru dengan anggaran besar memang penuh cobaan berat.
Godaan untuk bermain-main dengan fasilitas negara selalu ada di setiap sudut.
Tapi Sudaryono tampak ingin pasang badan demi menjaga marwah program prioritas nasional ini.
Katanya, penting bagi lembaganya memastikan abdi negara di setiap dapur bekerja dengan sebersih-bersihnya.
Menu yang tersaji harus benar-benar laik santap karena yang diawasi adalah perut generasi penerus bangsa.
Kepala SPPG posisinya adalah perpanjangan tangan resmi dari lembaga tersebut.
Makanya transparansi dan komunikasi terus dibuka seluas-luasnya ke publik.
Ia melibatkan banyak pihak mulai dari kementerian lain, pemerintah daerah, dinas teknis, hingga pengawasan masyarakat langsung.
Prinsipnya sederhana, tidak ada ruang bagi perilaku koruptif di balik piring makanan rakyat.
Langkah berani ini tentu membawa angin segar sekaligus peringatan keras bagi siapa saja yang berniat curang.
Uang rakyat harus kembali sepenuhnya menjadi gizi berkualitas di atas meja makan anak-anak kita.
Kalau dapurnya saja kotor dan pegawainya culas, bagaimana bisa kita berharap pada masa depan yang sehat? *yas
