Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar kegiatan seremonial belaka. Fondasi kebangsaan Indonesia kini menghadapi ujian serius akibat ketimpangan ekonomi dan ancaman polarisasi identitas di masyarakat.
Pernyataan ini mencuat tepat pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin, 1 Juni 2026. Firman mengibaratkan Indonesia sebagai rumah besar yang fondasinya mulai retak dan memerlukan perhatian mendesak.
Firman menyoroti sila kelima Pancasila yang belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat kecil. Petani, nelayan, pelaku UMKM, serta guru masih terhambat oleh berbagai regulasi yang memberatkan.
Ketimpangan ini menciptakan jarak nyata antara janji keadilan sosial dengan realitas hidup rakyat di lapangan. Negara perlu hadir lebih konkret agar nilai Pancasila tidak sekadar menjadi jargon kosong.
“Sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia belum sepenuhnya dirasakan oleh petani, nelayan, pelaku UMKM, maupun para guru,” ujar Firman dilansir Parlementaria di Jakarta.
Tantangan kedua berasal dari sila ketiga mengenai Persatuan Indonesia yang tergerus oleh maraknya hoaks. Perkembangan teknologi informasi memicu polarisasi identitas tajam di media sosial yang membahayakan integrasi nasional.
Tantangan ketiga melibatkan lemahnya keteladanan dari para elite politik, pejabat pemerintahan, hingga tokoh masyarakat. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab harus dipraktikkan langsung oleh mereka sebelum dituntut kepada rakyat.
“Kami tidak minta Pancasila dihafal. Kami minta Pancasila dihidupi, dijiwai, dan dirasakan dari warung, sawah, pabrik, sampai kantor pemerintah,” tambah politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Firman mengusulkan pembudayaan Pancasila sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal secara konsisten. Pembacaan teks Pancasila dan lagu Indonesia Raya di sekolah setiap pagi dapat menjadi langkah awal yang konkret.
Praktik ini sebaiknya juga diterapkan di lingkungan birokrasi mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat. Pembudayaan ini diharapkan mampu menginternalisasi ideologi negara secara lebih mudah ke kehidupan sehari-hari.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai langkah teknis perubahan regulasi untuk mendukung usulan tersebut. Efektivitas pembudayaan Pancasila di tengah gempuran arus hoaks tetap menjadi tanda tanya besar bagi pemerintah. *R101
