Lokapalanews.id | Pagi itu saya teringat kawan lama. Seorang pensiunan PNS. Dia pernah bercerita betapa sesaknya dada kalau melihat aturan diterjang, tapi dia tak punya daya untuk melawan. “Kalau saya vokal, besok saya pindah ke pelosok,” katanya sambil tertawa getir. Dia jujur, tapi dia tidak berani.
Dilema itu klasik: jujur tapi penakut, atau berani tapi tidak jujur. Yang paling celaka tentu saja sudah tidak jujur, penakut pula. Tapi yang kita butuhkan hari ini adalah kombinasi yang langka itu: jujur dan berani.
Rabu lalu, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Presiden Prabowo Subianto melakukan sesuatu yang tidak sekadar seremonial. Beliau menuliskan pesan di atas sebuah prasasti. Kalimatnya pendek, tapi “pedas”: “Jadilah Jaksa yang berani dan jujur membela keadilan demi bangsa dan rakyat Indonesia tercinta!”
Ini bukan sekadar coretan spidol di atas batu. Ini adalah kontrak moral.
Anda tahu, masalah bangsa kita ini akarnya satu: kebocoran. Kekayaan alam kita, dari hutan sampai tambang, sering kali “menguap” sebelum sempat dinikmati rakyat. Mengapa bisa begitu? Karena sistem sering kali kalah oleh oknum yang punya kuasa dan punya uang.
Maka, kehadiran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjadi krusial. Tapi, Satgas sehebat apa pun tidak akan jalan kalau jaksa-jaksanya masih “main mata”.
Prabowo bicara dengan gaya khasnya: meledak-ledak dan tanpa basa-basi. Beliau bilang, sejak detik pertama menerima mandat, tekadnya cuma satu: lawan perampokan kekayaan negara. Siapa pun pelakunya. Di mana pun tempatnya.
Mendengar pidato itu, saya merenung. Menjadi jaksa yang jujur itu berat, tapi menjadi jaksa yang berani itu jauh lebih berisiko. Anda akan berhadapan dengan raksasa. Anda akan diteror, ditekan, atau mungkin disingkirkan.
Presiden sadar akan hal itu. Makanya beliau sampai membawa-bawa nama Tuhan. “Lebih baik kita nanti dipanggil Tuhan membela kebenaran… kita menghadap Yang Maha Kuasa dengan ikhlas,” katanya. Itu level keberanian yang sudah melampaui urusan pangkat dan jabatan. Itu level iman.
Tapi mari kita jujur pada diri sendiri. Sering kali, kegagalan penegakan hukum itu bukan karena personalnya bodoh. Sering kali karena sistem dan manajemen di belakangnya yang keropos. Tidak ada briefing yang jelas, tidak ada dukungan moril, atau malah dibiarkan sendirian saat “dikeroyok” para pemain besar.
Prasasti ini adalah simbol bahwa dukungan itu sekarang ada. Presiden sedang bilang: “Saya di belakangmu, sekarang tunjukkan nyalimu.”
Kita sudah bosan melihat penegak hukum yang hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kita ingin melihat jaksa yang tidak gemetar saat memeriksa taipan atau pejabat tinggi. Keberanian itu menular. Kalau pimpinannya berani, bawahannya pasti ikut tegak punggungnya.
Kesimpulannya sederhana namun menohok. Kebocoran negara ini hanya bisa ditambal dengan keberanian. Tanpa keberanian, kejujuran hanyalah penghias ruang tamu yang tidak bisa merubah keadaan.
Mari kita tunggu, apakah setelah prasasti itu ditandatangani, nyali para jaksa kita akan sekeras batu yang dipahat itu? Atau justru kembali melunak saat berhadapan dengan tumpukan uang dan tekanan politik?
Satu hal yang pasti: bangsa ini tidak butuh jaksa yang sekadar pintar berakrobat pasal. Bangsa ini butuh jaksa yang punya harga diri. Karena pada akhirnya, kehormatan tidak dibeli dengan uang, tapi dibayar dengan ketegasan membela kebenaran. *yas
