Lokapalanews.id | Kopi sore ini mendadak terasa pahit. Di atas meja kerja, ada dua bacaan yang kontrasnya bikin dahi berkerut menjelang peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Yang pertama, tulisan Anggota Komisi III DPR RI Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., tentang api perjuangan Bung Tomo. Yang kedua, catatan pengaduan mengenai carut-marut tata kelola di sebuah perguruan tinggi.
Membaca keduanya berurutan rasanya ganjil. Seperti melihat api semangat kebangsaan dan praktik akal-akalan berdiri di panggung yang sama.
Sudirta mengingatkan, pahlawan tidak pernah benar-benar pensiun. Semangat Pertempuran Surabaya 10 November 1945 hari ini bukan soal mengangkat senjata lagi, melainkan keberanian moral melawan korupsi, keserakahan, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Ia menaruh harapan besar pada ruang pendidikan. Dunia kampus mestinya menyalakan heroisme intelektual dan moral, tempat kejujuran akademik dijaga tanpa kompromi.
Tapi berkas pengaduan tata kelola tadi justru membuat saya mengelus dada. Alih-alih menjadi teladan, tindakan pengelola kampus yang dilaporkan itu malah berjalan ke arah sebaliknya.
Coba bayangkan. Saat Sudirta menekankan bahwa pahlawan berani mengalahkan ego dan menolak jalan pintas, laporan tersebut mengendus dugaan nepotisme akademik.
Orang-orang di lingkaran dekat pimpinan kampus diduga bisa melenggang memperoleh kelulusan tanpa menjalani perkuliahan efektif di ruang kelas. Kalau tudingan ini benar, ke mana larinya marwah ijazah yang mestinya diraih lewat kerja keras?
Memang, semua tudingan itu baru bertumpu pada satu sisi laporan. Hingga naskah ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari pimpinan kampus, pengurus yayasan, maupun otoritas akreditasi nasional. Pelapornya baru menyatakan siap membuka bukti-bukti pendukung jika ada forum verifikasi resmi.
Namun, pola tindakan yang diadukan itu persis memotret kegelisahan besar tentang krisis integritas bangsa hari ini.
Lihat saja angkanya. Sudirta mengutip Survei Penilaian Integritas KPK tahun 2025 yang masih tertahan di skor 72,32, di bawah ambang aman 73 sehingga tetap masuk kategori rentan korupsi.
Di sektor peradilan, tercatat 206 sanksi disiplin sepanjang 2024. Di dunia pendidikan, praktik perjokian karya ilmiah dan perundungan ikut menggerogoti karakter generasi muda.
Padahal, kata Sudirta, kita punya figur teladan seperti mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang tegas menolak suap dan memasang tulisan larangan menerima tamu yang ingin membicarakan perkara di pintu ruang kerjanya.
Repotnya, keteladanan seperti itu tampak jauh panggang dari api bila melihat praktik kampus dalam aduan tersebut.
Usut punya usut, ketegangan di kampus itu memuncak ketika protes moral atas merosotnya tata kelola malah dibalas dengan pembungkaman. Akses sistem informasi strategis diduga diambil alih sepihak, sementara fungsi pengawasan mutu internal dipinggirkan.
Maka, kejujuran data ikut terancam. Dokumen evaluasi diri untuk akreditasi diduga disusun tanpa melibatkan mekanisme mutu yang sah, lengkap dengan penggelembungan jumlah dosen senior yang sebenarnya sudah tak lagi bertugas.
Data puluhan mahasiswa berstatus tidak aktif pun diduga dibiarkan menggantung. Anehnya, muncul klaim sepihak di internal bahwa urusan akreditasi sudah beres, padahal regulasi terbaru menghapus perpanjangan otomatis dan mewajibkan evaluasi penuh.
Jika laporan itu akurat, kebiasaan memoles angka demi menyelamatkan citra jelas bertabrakan dengan jiwa kepahlawanan. Pahlawan berkorban demi kebenaran, bukan memanipulasi data demi kenyamanan kursi kekuasaan.
Ironi yang lebih perih muncul dalam urusan kesejahteraan. Sudirta mengingatkan, negara tak boleh hanya pandai memberi pujian seremonial, tapi lalai melindungi keselamatan dan nasib orang-orang yang bekerja di garis depan.
Di kampus yang diadukan ini, pihak yayasan pengelola diduga mewajibkan setoran rutin sebagian pemasukan bulanan kampus. Alih-alih menyejahterakan pengajarnya, gaji pokok sejumlah dosen tetapnya malah dilaporkan jauh di bawah upah minimum.
Bagaimana mungkin ruang kelas melahirkan jiwa-jiwa merdeka kalau para dosennya dibuat sesak napas oleh ketidakadilan di tempat mereka mengabdi?
Lalu, saat suara kritis muncul dari dalam lingkungan akademik, respons kekuasaan yang dilaporkan jauh dari semangat keadilan. Ada pengajar yang diberhentikan secara sepihak tanpa surat peringatan atau pemeriksaan etik.
Sempat pula muncul upaya pelaporan pidana terhadap pihak yang kritis, meski akhirnya dihentikan penyidik karena tak ditemukan peristiwa pidana. Unsur organisasi luar yang tak punya kewenangan akademik bahkan disebut ikut dilibatkan dalam urusan pemberhentian dosen, menabrak prinsip otonomi perguruan tinggi.
Saya teringat lagi pekik Bung Tomo yang dikutip Sudirta: “Merdeka atau Mati!”.
Dulu, pekik itu lahir dari kesadaran menjaga harga diri agar bangsa tak tunduk pada penindasan. Kini, ancaman terbesarnya justru datang dari dalam: pragmatisme, budaya transaksional, dan keberanian moral yang perlahan lumpuh.
Kampus yang semestinya menyalakan api integritas tak boleh berubah menjadi arena pembungkaman dan jalan pintas. Jika ruang ilmu saja alergi pada kritik dan gemar memoles kenyataan, pidato Hari Pahlawan hanya tinggal upacara kosong.
Jangan-jangan, di ruang-ruang tertentu, nuraninya memang sudah lebih dulu pensiun? *yas
