Lokapalanews.id | Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan kepercayaan publik menjadi fondasi utama pengembangan kecerdasan buatan di Indonesia demi menjamin integritas informasi di tengah maraknya konten manipulatif.
Langkah tersebut dinilai mendesak. Pasalnya, jaminan keandalan data menjadi prasyarat mutlak agar masyarakat bersedia memanfaatkan ekosistem digital nasional yang inklusif, berdaya, dan berdaulat.
Tantangan menjaga keaslian informasi kian berat seiring lonjakan kemampuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi ini sanggup memproduksi informasi berskala masif dengan tingkat kemiripan sangat tinggi terhadap kenyataan. Rekayasa digital berupa deepfake, misinformasi, hingga disinformasi kian mengaburkan batas antara fakta dan manipulasi. Publik pun kian sulit mengenali konten autentik.
Risiko tersebut membesar bila sistem AI diterapkan pada sektor pelayanan publik. Kesalahan kalkulasi atau data yang dihasilkan mesin cerdas dapat merusak tata kelola pemerintahan sekaligus meruntuhkan kredibilitas institusi.
“Penerapan AI membutuhkan berbagai mekanisme pengamanan dan pengujian sebelum digunakan secara luas,” kata Nezar dalam rangkaian konferensi IABC Indonesia 2026 di Jakarta, Senin (21/9/2026). Ia menekankan urgensi uji coba terbatas (sandboxing), evaluasi ketat, serta pemenuhan aspek kepatuhan sebagai benteng pertahanan utama.
Kecemasan Nezar tercermin dalam laporan Reuters Institute Digital News Report 2026. Riset tersebut mencatat tingkat kepercayaan publik Indonesia terhadap berita menyusut menjadi 32 persen, alias anjlok empat poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Di ranah global, tren kecurigaan publik tak kalah tajam. Sebanyak 62 persen responden cemas terhadap bahaya hoaks di internet, sedangkan hanya 20 persen khalayak yang memercayai kabar hasil olahan chatbot AI.
Merosotnya angka kepercayaan ini mengubah peranan praktisi komunikasi. President IABC Indonesia sekaligus CEO VMCS Communications, Elvera N. Makki, menyebut indikator keberhasilan komunikasi tak lagi bisa diukur sebatas jangkauan, engagement, atau kecepatan distribusi pesan.
“Tantangannya bukan lagi mendapatkan informasi, tetapi menentukan mana yang benar,” ujar Elvera. Komunikator modern memikul kewajiban moral menuntun masyarakat memilah kabar kredibel guna mendorong perubahan perilaku positif serta pengambilan keputusan yang tepat.
Peluang Indonesia mengambil peran strategis di panggung AI global sejatinya tetap terbuka lebar. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie menilai potensi tersebut dapat diraih lewat penguatan infrastruktur teknis, perumusan kebijakan yang tepat, serta pembinaan talenta domestik.
Namun, percepatan teknologi harus berpijak pada asas kemanfaatan rakyat. Anggota DPD RI asal Bali Ni Luh Djelantik mengingatkan agar lompatan inovasi digital senantiasa membawa dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Prinsip ini sejalan dengan pandangan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Ia menegaskan, pemanfaatan AI pada layanan pemerintahan wajib diimbangi transparansi, akuntabilitas, serta penyampaian informasi yang mudah dipahami publik. Tanpa fondasi kepercayaan dan keterbukaan, kecanggihan teknologi justru akan menjadi ancaman baru. *R107
