Lokapalanews.id | Labuan Bajo – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menetapkan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan darurat gempa bumi Magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Minggu (16/8/2026). Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi bersama jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat. Enam kabupaten yang menjadi fokus utama penanganan meliputi Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka karena mengalami dampak paling parah akibat gempa. Suharyanto meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak serta Pemerintah Provinsi NTT segera menetapkan status keadaan darurat.
Penetapan status darurat ini krusial agar BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum serta lembaga terkait dapat menyalurkan dukungan anggaran, teknis, dan sumber daya secara maksimal. Sebagai pusat kendali, BNPB meminta percepatan pembentukan pos satuan tugas di tingkat kabupaten hingga provinsi yang melibatkan unsur TNI dan Polri. Selain itu, BNPB mendirikan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta Posko Taktis di Maumere untuk menjangkau Flores bagian barat dan timur.
Konsolidasi logistik pusat kini dipusatkan melalui Posko Logistik Nasional di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum diterbangkan ke Labuan Bajo dan Maumere. Operasi pencarian dan pertolongan juga dipercepat di bawah kepemimpinan Basarnas dengan mengerahkan unsur TNI, Polri, serta relawan di lapangan. Pemerintah menargetkan pemulihan layanan dasar seperti listrik, air bersih, bahan bakar minyak, dan komunikasi dapat berfungsi terbatas dalam waktu tujuh hari.
Pendataan kerusakan rumah warga dilakukan secara paralel tanpa menunggu masa tanggap darurat selesai guna mempercepat pembangunan hunian sementara atau perbaikan rumah. Untuk mengatasi kendala geografis, pengerahan alat utama sistem senjata lintas lembaga dioptimalkan yang mencakup empat helikopter TNI, kapal laut, pesawat Basarnas, serta dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter milik BNPB. Seluruh distribusi logistik dan evakuasi difokuskan menggunakan armada tersebut, sementara Media Center resmi beroperasi setiap sore pukul 17.00 WITA di bawah koordinasi BNPB untuk memastikan transparansi informasi publik. *R105
