--- / --- 00:00 WITA

Perampingan BUMN harus segera Dieksekusi

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto saat mengikuti rapat kerja di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (11/8/2026).

Lokapalanews.id | Manado – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto mendesak pemerintah mempercepat proses perampingan struktur BUMN dalam pertemuan di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (11/8/2026), demi meningkatkan efisiensi dan menghentikan pemborosan uang negara.

Langkah perampingan atau streamlining ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Danantara. Firnando menegaskan kebijakan tersebut tidak hanya menyasar PT Pertamina, melainkan berlaku bagi seluruh badan usaha milik negara. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara awal tahun, seluruh entitas BUMN diwajibkan melakukan penataan struktur agar lebih rasional dan efektif.

Ia menyoroti keberadaan anak dan cucu perusahaan yang dinilai tidak memiliki fungsi yang jelas sehingga hanya membebani anggaran negara. Firnando menekankan bahwa saat ini adalah momentum bagi BUMN untuk melakukan efisiensi guna memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Ia meminta agar proses perampingan dilakukan secara presisi agar struktur perusahaan menjadi ramping tanpa mengurangi fungsi utama atau core business dari BUMN tersebut.

Khusus untuk sektor energi, Firnando memberikan penekanan bahwa perampingan tidak bertujuan untuk mengganggu fokus bisnis inti perusahaan. Ia mencontohkan pemisahan unit usaha non-inti seperti bisnis perhotelan, perumah sakitan, hingga manajemen armada pesawat harus segera dilakukan. Menurutnya, pemisahan unit di luar sektor energi sumber daya mineral justru akan membuat kinerja BUMN energi lebih terfokus dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah I ini mendorong akselerasi proses tersebut agar penyederhanaan birokrasi perusahaan berjalan lebih cepat dan adaptif. Langkah ini diambil untuk memastikan pengambilan keputusan di lingkungan BUMN dapat berjalan dengan produktivitas tinggi. Pemerintah melalui instruksi Presiden meminta pemutusan rantai birokrasi anak dan cucu perusahaan agar kinerja BUMN tidak lagi terjebak dalam pengelolaan bisnis yang tidak relevan dengan bidang utamanya. *R101

Baca juga:  Bali Siaga Ekstrem, Ratusan Warga dan Turis Dievakuasi
Lokapala Newsroom
Eksklusif Lokapalanews.id

Baca Tulisan Mendalam & Cerita Pilihan Kami

Lokapalanews.id "Penjaga informasi di tengah bisingnya disinformasi. Kami berdiri untuk kebenaran yang terverifikasi."