Lokapalanews.id | Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang menghapuskan status guru non-ASN per 1 Januari 2027. Kebijakan krusial ini memicu gelombang ketidakpastian nasib ratusan ribu pengajar honorer di seluruh sekolah negeri. Langkah transisi menuju implementasi penuh Undang-Undang ASN tersebut dinilai mengorbankan kesejahteraan para pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengkritik tajam dampak buruk regulasi anyar ini bagi masa depan guru. Surat edaran tersebut hanya memberi kepastian mengajar hingga Desember 2026 bagi guru yang terdata dalam Dapodik per 31 Singat Desember 2024. Setelah tenggat waktu tersebut berakhir, nasib ribuan pengajar di daerah berada dalam ketidakjelasan.
“Kebijakan mengarahkan guru yang belum tertampung dalam skema PPPK paruh waktu, menimbulkan persoalan tersendiri. Karena tuntutan utama para guru adalah diangkat menjadi ASN secara penuh,” ujar Esti dalam Rapat Kerja dengan Mendikdasmen di Ruang Rapat Komisi X, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Karut Marut Ujian TKA
Selain masalah status guru, Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ujian nasional ini dinilai belum tersosialisasi secara maksimal sehingga menimbulkan mispersepsi di kalangan sekolah dan wali murid. Kendala teknis berupa ketidakstabilan server dan jaringan internet juga masih terus terjadi di berbagai wilayah.
Pelaksanaan ujian di lapangan bahkan diwarnai kasus kebocoran soal dengan beragam modus kecurangan akibat lemahnya pengawasan. Materi ujian yang muncul sering kali tidak sesuai dengan simulasi, kekurangan muatan lokal, dan memiliki alokasi waktu yang tidak proporsional. Kondisi ini menciptakan beban psikologis berat yang menghambat siswa dalam menunjukkan kemampuan akademik terbaik mereka. *R104
