Lokapalanews.id | Saya teringat obrolan di sebuah warung kopi. Pekan lalu. Di sudut kota kecil. Seorang kawan lama mengeluh. Dia ingin maju jadi bupati. Modalnya? “Cuma” niat baik.
Saya tertawa. Hampir tersedak kopi tubruk yang masih panas. Niat baik saja tidak cukup. Di negeri ini, niat baik butuh ongkos. Dan ongkosnya mahal sekali.
Kabar terbaru dari KPK membuktikan itu. Bupati Rejang Lebong kena. Bupati Pekalongan juga. Bupati Cilacap tidak ketinggalan. Tiga-tiganya kena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dalam waktu yang hampir bersamaan.
Daftar ini semakin panjang. Sejak 2004 sampai awal 2026, sudah 201 kepala daerah masuk bui. Ini bukan lagi soal oknum. Ini sudah soal sistem. Penyakitnya kronis.
Guru Besar UGM, Prof. Gabriel Lele, punya hitungannya. Saya sepakat dengan beliau. Bayangkan saja. Satu kursi dukungan partai dihargai Rp 500 juta. Itu harga minimal. Ada yang sampai Rp 1 miliar. Per kursi.
Kalau syarat maju butuh 10 kursi, hitung sendiri. Itu baru tiket masuk. Belum uang sewa stadion. Belum biaya saksi. Belum lagi “serangan fajar” yang sudah jadi rahasia umum itu.
Lalu, dari mana uangnya? Gaji resmi bupati hanya Rp 6 sampai 7 juta. Per bulan. Uang segitu tidak cukup untuk bayar cicilan mobil mewah. Apalagi untuk mengembalikan modal politik miliaran rupiah.
Maka, politik berubah jadi investasi. Bukan lagi pengabdian. Kepala daerah terpilih mulai berhitung. Bagaimana cara balik modal. Bagaimana cara bayar utang ke sponsor.
Sponsor tentu tidak gratisan. Mereka ingin proyek. Mereka ingin jatah. Sektor pengadaan barang dan jasa jadi mangsa empuk. Anggarannya besar. Marginnya bisa dimainkan.
Vendor sudah tahu sama tahu. Mereka harus sisihkan 20 sampai 30 persen. Itu uang “pelicin” agar proyek cair. Dampaknya? Kualitas bangunan jadi korban. Jalan baru setahun sudah berlubang. Jembatan baru diresmikan sudah retak.
Rakyat yang rugi dua kali. Uangnya dikorupsi, fasilitasnya rusak. Kita juga punya masalah pengawasan. Inspektorat daerah itu bawahan bupati. Mana berani mereka galak ke bosnya sendiri?
DPRD juga sama saja. Mayoritas isinya koalisi pendukung bupati. Mereka satu gerbong. Kalau satu gerbong, biasanya saling jaga. Bukan saling awasi.
Istilahnya: makan bersama, diam bersama.
Saya sering merenung. Sampai kapan drama OTT ini berlanjut? Setiap ada penangkapan, kita sorak-sorai. Tapi bulan depan, ada lagi yang ditangkap. Begitu terus.
Hukuman penjara sepertinya tidak bikin takut. Mungkin karena mereka masih bisa tidur nyenyak di sel VIP. Atau karena hartanya masih utuh saat keluar nanti.
Prof. Gabriel mengusulkan pemiskinan. Sita semua asetnya. Jangan sisakan satu sen pun hasil korupsi. Itu ide bagus. Tapi butuh keberanian politik yang luar biasa. Masalahnya, siapa yang berani memiskinkan teman sendiri?
Kita butuh transparansi total. Rakyat harus bisa lihat isi perut APBD lewat HP masing-masing.
Proyek apa saja yang sedang jalan. Siapa pemenangnya. Berapa nilainya. Jika sistemnya masih gelap, tikus-tikus akan tetap berpesta.
Korupsi kepala daerah ini seperti lingkaran setan. Masuknya mahal, keluarnya lewat pintu KPK. Saya kasihan pada mereka yang benar-benar ingin mengabdi. Mereka terjepit di antara idealisme dan tuntutan setoran. Banyak yang akhirnya menyerah. Ikut arus. Lalu hanyut sampai ke gedung merah putih di Kuningan.
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia kekurangan sistem yang tidak memaksa orang jadi maling. Kita butuh aturan main baru. Biaya politik harus ditekan habis. Dana kampanye harus diaudit ketat. Kalau tidak, setiap pilkada hanya akan jadi ajang “lelang jabatan” kepada kontraktor.
Dan kita, rakyat pemilih, hanya jadi penonton. Yang kebagian debunya saja. Malam ini, saya melihat berita lagi. Nama daerahnya berbeda. Tapi modusnya sama.
Kapan lingkaran ini akan putus? Mungkin saat kita sadar bahwa suara kita tidak boleh ditukar dengan amplop berisi seratus ribu rupiah. Karena harga amplop itu harus dibayar mahal selama lima tahun ke depan. Dengan jalan yang rusak. Dengan sekolah yang roboh. Dengan kemiskinan yang awet. Sungguh, sebuah investasi yang sangat buruk bagi bangsa ini. *yas
