Lokapalanews.id | Pagi itu saya teringat cucu. Ia baru saja masuk sekolah dasar. Tasnya besar sekali. Isinya penuh buku.
Saya sering bertanya padanya. “Belajar apa hari ini?” Jawabannya selalu sama: Matematika, Bahasa, atau menggambar.
Belum pernah ia menjawab: “Belajar jujur, Kek.” Atau, “Belajar tidak mengambil pensil teman.”
Mungkin karena kejujuran dianggap sudah otomatis. Seperti bernapas. Padahal, kejujuran itu perlu otot. Harus dilatih tiap hari.
Senin kemarin, Gedung Sasana Bhakti Praja di Jakarta ramai. Ada Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Ada Menteri Pendidikan, Abdul Mu’ti.
Mereka berkumpul untuk satu urusan besar. Meluncurkan Buku Panduan Pendidikan Antikorupsi (PAK).
Targetnya jelas. Anak-anak kita. Mulai dari PAUD sampai SMA.
Saya membaca datanya. Angka Integritas Pendidikan kita masih di level 69,50. Itu hasil survei tahun 2024.
Skalanya 100. Jadi, nilai kita belum sampai 70. Kalau di sekolah zaman saya dulu, angka itu mepet sekali. Nyaris tidak naik kelas.
Nilai itu menunjukkan satu hal. Sistem integritas sudah mulai ada. Tapi belum jadi budaya.
Kita ini memang jago bikin sistem. Tapi sering kalah oleh kebiasaan.
KPK tidak mau diam. Mereka ingin masuk ke hulu. Ke ruang kelas.
Ada lima kompetensi yang diajarkan. Menaati aturan. Memahami kepemilikan. Menjaga amanah. Mengelola dilema etis. Dan membangun budaya.
Bahasa kementeriannya mungkin rumit. Tapi intinya sederhana: Jangan ambil yang bukan milikmu.
Saya membayangkan guru PAUD bercerita. Bukan lagi soal kancil mencuri ketimun. Tapi soal kancil yang mengembalikan ketimun karena tahu itu milik Pak Tani.
Selama ini kita terlalu fokus di hilir. Menangkap orang setelah korupsi. Pakai rompi oranye. Dipamerkan di televisi.
Itu perlu. Tapi itu seperti menguras air laut dengan sendok. Capek. Koruptor baru terus lahir.
Membangun integritas itu seperti menanam jati. Lama. Tidak bisa langsung teduh.
Menteri Abdul Mu’ti benar. Pendidikan bukan cuma soal pintar akademik. Apa gunanya nilai matematika 100 kalau nanti jadi ahli memanipulasi angka APBN?
Kita butuh generasi yang “merasa tidak enak” kalau melanggar aturan. Bukan karena takut polisi. Tapi karena hatinya menolak.
Wakil Menteri Dalam Negeri juga bicara. Ia minta kepala daerah turun tangan. Memastikan buku panduan ini tidak hanya jadi pajangan di rak dinas.
Ini tantangan terbesarnya. Implementasi.
Seringkali, program bagus di Jakarta layu di daerah. Kena panasnya birokrasi yang lambat.
Apalagi sekarang sedang musim survei. SPI Pendidikan 2026 sudah dimulai sejak April lalu.
Petugas akan memotret lagi. Apakah setahun terakhir ada perubahan? Ataukah kita masih jalan di tempat?
Survei ini penting sebagai cermin. Kadang kita takut melihat cermin karena tahu wajah kita sedang kusam. Tapi tanpa cermin, kita tidak tahu bagian mana yang harus dibasuh.
KPK ingin perubahan ini konkret. Terukur. Tidak boleh sekadar seremoni gunting pita.
Saya membayangkan ruang kelas di pelosok negeri. Guru-guru honorer yang gajinya sering telat. Mereka kini memegang buku panduan antikorupsi.
Bisa jadi mereka akan bertanya dalam hati. “Kami mengajarkan integritas, tapi apakah sistem menghargai integritas kami?”
Itu pertanyaan pedas. Tapi harus dijawab. Integritas siswa tidak akan tumbuh di lingkungan guru yang tidak disejahterakan.
Membangun budaya memang harus keroyokan. KPK di depan, Kemendikdasmen di tengah, Pemda di belakang.
Setyo Budiyanto bilang, pemberantasan korupsi dimulai dari ruang kelas. Saya setuju. Ruang kelas adalah pabrik masa depan.
Jika mesin di pabrik itu rusak, produknya pasti cacat. Jika kurikulum karakternya rapuh, pemimpin masa depannya juga akan rapuh.
Kita sudah terlalu lama melihat korupsi sebagai nasib. Seolah-olah sudah bawaan lahir bangsa ini.
Padahal tidak. Korupsi itu penyakit menular. Obatnya adalah vaksin integritas sejak usia dini.
Buku panduan itu adalah vaksinnya. Sekarang tinggal masalah distribusinya. Apakah sampai ke semua anak?
Dan yang paling penting: apakah orang dewasa di sekitar anak-anak itu memberi contoh?
Anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka tidak mendengar pidato kita. Mereka melihat kelakuan kita.
Percuma ada mata pelajaran antikorupsi, jika di luar sekolah mereka melihat ayahnya menyogok polisi. Atau melihat ibunya membayar uang sogokan agar anak masuk sekolah favorit.
Pendidikan antikorupsi bukan hanya untuk murid. Itu sebenarnya teguran untuk kita, para orang tua dan pejabat.
Bahwa kita sedang menyiapkan dunia yang lebih bersih untuk mereka. Atau malah sedang mewariskan sampah yang sama?
Senin itu, harapan baru diletakkan di atas meja. Lewat lima buku bahan ajar.
Saya ingin melihat cucu saya pulang sekolah nanti. Bukan cuma membawa nilai Matematika yang bagus.
Tapi membawa keberanian untuk bilang “tidak” pada kecurangan.
Sederhana sekali, tapi sulitnya minta ampun.
Mampukah kita? *yas
