Lokapalanews.id | Banjarbaru – Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menegaskan bahwa institusi penegak hukum tidak boleh tunduk atau kalah oleh tindakan oknum yang berpotensi merusak kepercayaan publik. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kalimantan Selatan pada Rabu (4/3/2026), sebagai respons terhadap dinamika penegakan hukum di wilayah tersebut, termasuk peristiwa hukum yang terjadi di Amuntai beberapa waktu lalu.
Habib Aboe Bakar menyatakan bahwa setiap peristiwa hukum yang melibatkan aparat harus dipandang sebagai momentum krusial untuk memperkuat sistem pengawasan internal. Menurutnya, menjaga marwah institusi adalah prioritas utama agar integritas lembaga tetap terjaga di mata masyarakat. Institusi negara, lanjutnya, memiliki beban tanggung jawab besar yang tidak boleh diruntuhkan oleh perilaku menyimpang dari segelintir individu di dalamnya.
Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I ini menekankan bahwa kejadian di Amuntai harus menjadi refleksi mendalam bagi seluruh jajaran penegak hukum. Ia mewanti-wanti agar satu kasus spesifik tidak menjadi pemicu degradasi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di Kalimantan Selatan secara umum. Profesionalisme institusi harus tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa pengaruh negatif dari oknum.
Kehadiran Komisi III DPR RI di Kalimantan Selatan, menurut Habib Aboe Bakar, mengemban misi untuk memastikan sistem hukum berjalan sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Ia mengklarifikasi bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh legislatif bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan teknis atau kelemahan personal, melainkan untuk memberikan dukungan nyata apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
Dalam tinjauannya, ia menilai perhatian publik yang tinggi terhadap penegakan hukum di Kalimantan Selatan merupakan hal positif. Hal tersebut harus dimaknai sebagai dorongan dan energi tambahan bagi institusi untuk terus memperbaiki tata kelola kelembagaan secara berkelanjutan. Momentum evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi dan sistem pengawasan, bukan justru melemahkan posisi institusi penegak hukum di daerah.
Habib Aboe Bakar memastikan bahwa Komisi III DPR RI akan terus memantau setiap perkembangan situasi di Kalimantan Selatan secara intensif. Langkah ini diambil untuk mendorong penguatan tata kelola internal agar setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya besar dalam memastikan kepastian hukum bagi masyarakat di Kalimantan Selatan.
Melalui pengawasan yang ketat dan kolaborasi antarlembaga, diharapkan fungsi penegakan hukum di daerah tersebut kembali solid. Habib kembali mengingatkan bahwa integritas adalah harga mati bagi setiap personel yang bernaung di bawah institusi negara. Dengan penguatan sistem yang tepat, oknum-oknum yang mencoba mencederai nama baik lembaga dipastikan akan tereliminasi oleh mekanisme pengawasan internal yang berjalan efektif.
Hingga berakhirnya masa reses, Komisi III DPR RI berjanji akan merangkum seluruh temuan dan masukan dari Kalimantan Selatan untuk dibawa ke tingkat pusat. Hal ini dilakukan guna menyempurnakan regulasi dan kebijakan yang mendukung penguatan institusi penegak hukum di seluruh Indonesia, sehingga kepercayaan publik terhadap keadilan dapat terus terjaga tanpa ada gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. *R103
