Lokapalanews.id | Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menegaskan posisi krusial Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fundamental dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional. Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam Dialog Publik Catatan Awal Tahun 2026 bertema “Menakar Proyeksi Ekonomi 2026 dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” yang digelar Forum Staf Anggota (FOSTA) Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Misbakhun memaparkan bahwa postur belanja negara saat ini sangat berorientasi pada keberpihakan publik, di mana hampir 30 persen dialokasikan khusus untuk sektor perlindungan sosial, subsidi, dan bantuan sosial. Cakupan alokasi ini meliputi jaminan kesehatan, subsidi transportasi publik, hingga dukungan pendidikan yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika global. Menurutnya, distribusi anggaran tersebut mencerminkan peran strategis negara dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik agar tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan makro.
Dalam pemaparannya, legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga menggarisbawahi bahwa setiap diskusi mengenai pertumbuhan ekonomi harus diletakkan dalam kerangka perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Struktur pembangunan Indonesia telah disusun secara berjenjang, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi acuan penyusunan APBN. Sinergi antar-dokumen perencanaan ini dianggap vital agar setiap rupiah yang dikeluarkan negara memiliki dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.
Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR memisahkan instrumen kebijakan untuk pertumbuhan dan pemerataan, namun tetap mengaitkan keduanya secara erat. Pertumbuhan ekonomi dipacu melalui berbagai kebijakan makro yang mendukung iklim investasi dan produktivitas, sementara pemerataan diakselerasi melalui program-program lanjutan yang bersifat afirmatif bagi kelompok masyarakat rentan. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap hasil pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu, melainkan terdistribusi secara inklusif.
Stabilitas ekonomi nasional di tahun 2026 juga akan sangat bergantung pada ketepatan asumsi makro ekonomi. Misbakhun menyebutkan indikator-indikator kunci seperti target pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, dan tingkat pengangguran tetap menjadi fondasi utama. Pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar mendapatkan perhatian khusus karena perannya yang sangat vital dalam membendung tekanan harga, terutama pada sektor industri dan pangan yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku impor.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menambahkan bahwa tahun 2026 dicanangkan sebagai fase penguatan dan akselerasi ekonomi nasional. Dalam APBN 2026, DPR bersama pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan sinergi yang solid antara kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, serta penguatan di sektor keuangan agar tercipta pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan bagi rakyat. *R102
