Lokapalanews.id | Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendesak pemerintah menerapkan verifikasi data berlapis agar persoalan pengelompokan desil tidak memutus hak beasiswa mahasiswa kurang mampu.
Desakan ini muncul setelah Atalia dibanjiri aduan masyarakat saat kunjungan kerja spesifik di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026). Banyak mahasiswa terancam putus kuliah akibat ketidaksesuaian data kriteria penerima bantuan.
Atalia menilai indikator desil saat ini kerap tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat di lapangan.
“Ketika mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan bantuan, ini membuat mereka mundur satu langkah untuk menuju cita-cita mereka,” ujar politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.
Keterbatasan akses bantuan akibat kaku aturan berisiko memupuskan masa depan generasi muda. Padahal, mahasiswa merupakan pilar utama pembangunan bangsa.
Alih-alih terpaku pada satu indikator tunggal, pemerintah dituntut membuka skema bantuan alternatif. Langkah ini krusial agar calon penerima yang gugur di jalur utama tetap berpeluang menuntaskan studi melalui pintu lain.
“Harapannya adalah ada upaya dari pemerintah untuk melakukan verifikasi berlapis. Sehingga betul-betul ketika satu pintu tertutup untuk mereka, ada pintu lain yang bisa diupayakan,” kata Atalia.
Persoalan data tak boleh memadamkan mimpi anak muda.
Komisi VIII DPR mendesak kementerian terkait segera mengevaluasi mekanisme penetapan desil agar penyaluran beasiswa pendidikan lebih adaptif, tepat sasaran, dan inklusif. *R104
