Lokapalanews.id | Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemerintah agar segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh dimasukkan ke dalam alokasi klaster pendidikan.
Charles menilai penyesuaian tersebut sudah seharusnya mulai diterapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, meski Mahkamah Konstitusi memberikan masa transisi hingga tahun 2028, pemerintah sebagai penyelenggara negara tetap berkewajiban menaati konstitusi sesegera mungkin.
Ia menjelaskan bahwa putusan tersebut memberikan kepastian hukum dan menegaskan bahwa penggolongan anggaran Program Makan Bergizi Gratis di dalam klaster pendidikan adalah tindakan yang tidak konstitusional. Langkah cepat dari pemerintah juga diyakini dapat mengakhiri perdebatan panjang mengenai penggunaan dana pendidikan.
Lebih lanjut, Charles berharap pemerintah segera menyusun skema pembiayaan baru yang efektif untuk Program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, pelaksanaan program tersebut dapat terus berjalan dengan lancar tanpa mengganggu alokasi dan keberlanjutan anggaran sektor pendidikan nasional. *R101
