Lokapalanews.id | Pernahkah Anda melihat orang berlari pagi sambil tersengal-sengal, tapi tiba-tiba ada yang ribut di ujung kampung? Dunia memang kadang selucu itu. Yang satu sibuk mengejar keringat sehat, yang lain malah sibuk mengejar emosi sesaat.
Kemarin, Gubernur Bali Wayan Koster mengumpulkan para petinggi daerah di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar. Suasana rapatnya serius, membahas nasib Pulau Dewata agar tetap aman dan kondusif.
Kapolda, Pangdam, Kabinda, Imigrasi, hingga Danrem kompak melapor. Katanya, kondisi Bali secara umum masih aman, baik, dan terkendali.
Tapi Pak Gubernur buru-buru mengingatkan kita semua. Jangan gampang percaya sama apa yang berseliweran di media sosial.
Internet itu kadang suka melebih-lebihkan masalah. Padahal faktanya tidak selalu separah yang dibayangkan netizen.
Saya tanya soal ribut-ribut di media sosial itu. Katanya, informasi yang beredar sering kali hadir dari sudut pandang yang keliru.
Makanya, koordinasi rutin terus digeber pemerintah. Tujuannya jelas, agar Bali tetap jadi destinasi pariwisata dunia yang nyaman.
Tapi di balik ademnya laporan para jenderal, ada satu noda hitam yang bikin mengelus dada. Kasus main hakim sendiri di Desa Baturiti, Tabanan.
Seorang terduga maling dihajar massa sampai nyawanya melayang. Repotnya, hukum rimba mendahului palu hakim yang sah.
Pak Gubernur menggeleng kepala melihat kejadian itu. Beliau berpesan agar warga tidak gampang main hakim sendiri.
Kalau ada masalah hukum, serahkan saja pada aparat yang berwajib. Jangan biarkan emosi mengalahkan akal sehat.
Pencegahan harus dimulai dari tingkat paling bawah. Para kepala desa dan Bendesa Adat di seluruh Bali diminta turun tangan.
Mereka wajib memberi pemahaman ke warga agar taat hukum. Keamanan bukan cuma tugas tentara atau polisi semata.
Warga juga harus punya kesadaran untuk menahan diri. Jangan sampai gara-gara emosi, ada nyawa melayang dan suasana jadi kisruh.
Lalu, bagaimana dengan alasan klasik soal perut lapar yang bikin orang nekat mencuri? Jawabannya ternyata sudah ada di program pemerintah.
Bantuan sosial dari pusat sampai daerah itu sudah seabrek banyaknya. Artinya, alasan ekonomi semestinya tidak dipakai buat melanggar hukum.
Pemerataan ekonomi juga terus dikebut di seluruh desa di Bali. Biar semua warga bisa merasakan kue pembangunan secara adil.
Di sisi lain, ada juga cerita soal komunitas pelari WNA yang sempat bikin heboh. Sebagian warga sempat risau melihat bule-bule lari pagi di jalanan.
Tapi Pak Gubernur santai saja menanggapi hal itu. Katanya, bule-bule itu cuma olahraga pagi dan tidak mengganggu siapa pun.
Pemerintah bersama aparat tetap memantau aktivitas mereka agar sesuai aturan. Jadi, tidak perlu ada yang terlalu baper menanggapinya.
Intinya, menjaga Bali butuh kerja sama semua pihak. Pemerintah, aparat, desa adat, dan masyarakat harus seirama.
Pariwisata hidup dari rasa aman dan kepercayaan. Kalau pulaunya gaduh, turis juga ogah datang. *yas
