Lokapalanews.id | Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan lembaga legislatif menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Putusan tersebut menegaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. DPR berkomitmen menindaklanjuti ketetapan hukum itu sesuai prosedur konstitusional yang berlaku.
Kepastian ini tertuang dalam putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada Kamis (2/7/2026). Gugatan tersebut diajukan oleh empat mahasiswa yang menguji Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2015. Para pemohon menilai frasa “secara langsung dan demokratis” dalam pasal tersebut berisiko memicu multitafsir.
Munculnya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi latar belakang gugatan para pemohon. Mereka khawatir perubahan desain demokrasi lokal dapat terjadi tanpa proses amendemen konstitusi secara menyeluruh. Hal ini dinilai berpotensi menggeser prinsip kedaulatan rakyat yang selama ini dianut Indonesia.
Mahkamah Konstitusi melalui putusan terbarunya menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah harus tetap berpedoman pada asas pemilu langsung. Kendati demikian, MK memberikan catatan khusus bagi daerah yang memiliki status istimewa atau bersifat khusus. Penegasan ini sekaligus meredam spekulasi politik mengenai pergeseran model pemilihan di tingkat daerah.
Puan Maharani menegaskan bahwa DPR tidak akan mengambil langkah yang bertentangan dengan putusan lembaga peradilan tertinggi tersebut. “Kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Legislatif kini bersiap menyesuaikan aturan teknis agar sejalan dengan interpretasi hukum yang telah diputuskan.
Putusan MK ini menjadi titik balik bagi perdebatan panjang mengenai masa depan sistem demokrasi lokal di tanah air. Dengan adanya ketetapan ini, spekulasi mengenai pemilihan lewat DPRD secara resmi dinyatakan gugur secara hukum. Fokus pemerintah dan legislatif kini beralih pada penguatan kualitas pemilihan langsung di lapangan.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai revisi undang-undang yang spesifik pasca-putusan tersebut. Namun, DPR berjanji akan segera memproses implikasi hukumnya melalui mekanisme internal yang tersedia di Senayan. Stabilitas demokrasi menjadi pertimbangan utama dalam setiap langkah tindak lanjut yang akan diambil ke depannya. *R101
