Lokapalanews.id | Jakarta – Rencana ambisius pemerintah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional melalui reaktivasi pembelajaran daring memicu gelombang skeptisisme di parlemen. Kebijakan yang digulirkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno ini dinilai berisiko tinggi mengulang kegagalan masa pandemi jika tidak dipersiapkan dengan kalkulasi matang. Parlemen memperingatkan bahwa efisiensi operasional gedung sekolah tidak boleh dibayar mahal dengan hilangnya hak belajar anak bangsa atau penurunan kualitas pendidikan nasional yang baru saja mulai pulih.
Isu ini mencuat setelah pemerintah pekan lalu secara terbuka menyatakan strategi penghematan energi akan menyasar efisiensi operasional di sektor pendidikan. Melalui skema ini, metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang lazim digunakan saat krisis Covid-19 akan kembali dihidupkan sebagai instrumen penghematan biaya transportasi dan penggunaan energi di sekolah. Namun, langkah ini dianggap sebagai perjudian besar terhadap masa depan intelektual siswa. Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (24/3/2026), menegaskan bahwa kebijakan ini memerlukan sinkronisasi kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah yang sangat presisi agar tidak ada satu pun anak yang kehilangan akses pendidikan.
Penerapan PJJ di masa lalu telah memberikan catatan merah yang membekas dalam memori kolektif masyarakat. Pola kejadian selama pandemi menunjukkan adanya jurang kesenjangan yang lebar antara kesiapan guru dan ekspektasi kurikulum. Lestari, yang akrab disapa Rerie, mengingatkan bahwa pengulangan metode daring tanpa evaluasi total hanya akan membenturkan lapangan pada kendala klasik: ketidaksiapan tenaga pendidik, beban psikologis serta finansial orang tua yang membengkak, hingga muaranya pada kemerosotan kualitas belajar murid secara masif. Ia menekankan bahwa rencana penghematan ini harus dipahami secara utuh oleh para pelaksana di tingkat akar rumput agar kesalahan fatal masa lalu tidak terulang.
Konteks isu ini semakin kompleks mengingat pemerintah sebenarnya telah melakukan investasi besar pada infrastruktur digital sepanjang tahun lalu. Berdasarkan data tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyalurkan perangkat keras berupa papan interaktif digital (PID), laptop, dan hard disk eksternal ke 288.865 satuan pendidikan. Selain itu, akses internet telah disediakan bagi 8.152 sekolah dan layanan listrik bagi 2.389 sekolah lainnya. Namun, keberadaan perangkat fisik ini dianggap sia-sia jika tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut berpendapat bahwa kepemilikan alat canggih tidak menjamin efektivitas belajar jika guru tidak memiliki keterampilan operasional dan manajerial dalam ekosistem digital.
Analisis dampak menunjukkan bahwa jika kebijakan ini dipaksakan hanya demi angka-angka efisiensi BBM, maka risiko jangka panjangnya adalah degradasi daya saing generasi muda. Pendidikan bukan sekadar variabel ekonomi yang bisa dikurangi volumenya demi menjaga neraca energi. Dampak sosial dari kembalinya siswa ke rumah tanpa pengawasan sekolah yang ketat berpotensi menciptakan isolasi sosial dan penurunan disiplin. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi harga mati untuk memastikan bahwa setiap sesi daring tetap mempertahankan standar kualitas yang sama dengan tatap muka.
Secara kebijakan, tekanan pada sektor pendidikan untuk menyubsidi penghematan energi global mencerminkan rapuhnya prioritas pembangunan jika tidak dijaga oleh pengawasan ketat. Keberlanjutan proses belajar mengajar yang berkualitas adalah fondasi utama bagi bangsa untuk bersaing di kancah internasional. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar: membuktikan bahwa teknologi pendidikan yang telah diinvestasikan mampu menjadi solusi efisiensi tanpa mengorbankan masa depan siswa. Tanpa kesiapan infrastruktur digital dan SDM yang benar-benar teruji, wacana ini dikhawatirkan hanya akan menjadi beban baru bagi rakyat di tengah himpitan ekonomi yang kian terasa. *R104
